Trump Umumkan Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Sudan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Sudan dan Israel akan menormalisasi hubungan politik.

Hal itu disampaikan oleh Trump melalui sebuah pernyataan dari Ruang Oval di Gedung Putih pada Jumat (23/10/2020) sebagaimana dilansir dari CNN.

Pengumuman itu disampaikan kurang dari dua pekan sebelum pemilihan umum (pemilu) AS yang akan digelar pada 3 November.

Pernyataan tersebut juga dikeluarkan bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan, dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.

Menurut pernyataan bersama dari ketiga negara, para pemimpin Sudan dan Israel menyetujui normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri keadaan perang antara negara mereka.

Baca juga: Usai Dicoret dari Daftar Hitam, Sudan Diharapkan Berdamai dengan Israel

Mereka juga setuju untuk memulai hubungan ekonomi dan perdagangan dengan berfokus awal pada pertanian.

Para pemimpin kedua negara sedianya akan dilangsungkan beberapa pekan mendatang untuk membicarakan kerja sama dalam bidang teknologi pertanian, penerbangan, masalah migrasi, dan bidang lainnya.

“Para pemimpin juga memutuskan untuk bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan memajukan tujuan perdamaian di kawasan itu," kata pernyataan bersama itu.

Netanyahu mengatakan delegasi Israel dan Sudan akan bertemu sesegera mungkin untuk memulai diskusi tentang kerja sama di berbagai bidang.

Baca juga: Sudan Transfer AS Rp 4,9 Triliun untuk Keluar dari Daftar Negara Terorisme

Namun, Menteri Luar Negeri Sudan Omar Gamareldin mengatakan kepada televisi pemerintah pada Jumat bahwa dewan legislatif negara itu masih harus menyetujui perjanjian normalisasi.

“Ini kesepakatan untuk normalisasi, belum (resmi) normalisasi. Kita harus menunggu lembaga demokrasi Sudan berfungsi, termasuk dewan legislatif, sehingga kita bisa menyelesaikan ratifikasi langkah ini sehingga pada kenyataannya bisa menjadi normalisasi. Pemerintah tidak bisa secara sepihak menyelesaikan proses normalisasi karena pemerintah adalah Sovereign Council, Council of Ministers, dan Legislative Council, "kata Gamareldin.

Di sis lain, para pemimpin Palestina mengecam perjanjian normalisasi tersebut. Sebagian menyebut perjanjian normalisasi tersebut sebagai sebuah tusukan dari belakang terhadap rakyat Palestina.

Kelompok militan di Gaza pun menyuarakan kemarahan mereka.

Pengumuman normalisasi itu dungkapkan tak lama setelah Trump telah memberi tahu Kongres AS tentang niatnya untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.

Baca juga: Trump Akan Coret Sudan dari Daftar Negara Sponsor Teroris

Berbicara dari Oval Office pada Jumat, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan normalisasi dan langkah untuk mencabut Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.

Pompeo mengatakan Sudan melakukan semua hal yang perlu mereka lakukan untuk dihapus dari daftar negara yang mensponsori terorisme.

Dia mencatat bahwa AS ingin mendukung pemerintah yang dipimpin sipil yang didirikan setelah mantan pemimpin Sudan, Omar al-Bashir, digulingkan dalam kudeta militer pada April 2019 setelah berkuasa selama tiga dekade.

"Kepemimpinan Sudan sekarang sedang menuju hasil yang sangat kuat dan meningkatkan kehidupan rakyat Sudan dan kami berpikir untuk wilayah yang lebih luas di Afrika utara juga," kata Pompeo.

Baca juga: Ingin Keluar dari Daftar Terorisme AS, Sudan Ditodong Normalisasi Hubungan dengan Israel