Kecewa dengan Liga Arab, Palestina Pilih Mundur dari Kursi Kepresidenan Dewan

RAMALLAH, KOMPAS.com – Palestinya menyatakan mundur dari kursi kepresidenan Dewan Liga Arab pada Selasa (22/9/2020).

Keputusan tersebut diambil Palestina sebagai bentuk protes atas kegagalan Liga Arab dalam mengambil sikap terhadap kesepakatan Israel dengan beberapa negara Arab sebagaimana dilansir dari AFP.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengumumkan keputusan mundur dari peran kunci tersebut setelah kegagalan Liga Arab untuk menyetujui rancangan resolusi yang mengutuk kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel.

"Negara Palestina ... menolak untuk mencatat dalam sejarahnya hubungan kepresidenannya dengan kemunduran dalam nilai dan prinsip yang terbukti dalam pertemuan terakhir dewan menteri luar negeri," kata Maliki di Ramallah, Tepi Barat.

Baca juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Disebut Tak Berniat Bahas Perdamaian dengan Palestina

Kendati menyatakan telah mundur, Palestina akan tetap memimpin sesi terakhir Dewan Liga Arab awal bulan ini dan akan tetap memegang peran tersebut hingga Maret 2021.

Sebelumnya, delegasi mereka telah mengajukan rancangan resolusi pada pertemuan dewan di Kairo untuk mengutuk kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA. 

Pertemuan itu mempertemukan para menteri luar negeri dari blok yang beranggotakan 22 orang tersebut. Namun usul Palestina ditolak.

Pertemuan di Kairo tersebut terjadi sebelum kesepakatan serupa diumumkan oleh Bahrain dengan Israel.

Baca juga: Palestina: UEA Tidak Berhak Ikut Campur Urusan Masjid Al Aqsa

Kedua kesepakatan itu ditandatangani di Washington, Amerika Serikat (AS) pada 15 September.

Palestian mengutuk kesepakatan normalisasi dua negara Arab dengan Israel tersebut sebagai sebuah pengkhianatan.

Pada 2002, blok tersebut mengadopsi rencana perdamaian yang diusulkan Arab Saudi, Arab Peace Initiative, yang diperbarui pada 2017.

Baca juga: September 1970: Black September, Peperangan Yordania Melawan Organisasi Pembebasan Palestina

Dalam rencana perdamaian tersebut, negara-negara Arab hanya sepakat menormalkan hubungan dengan Israel jika melakukan penarikan seluruh kekuatan dari wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari pada 1967.

Kendati demikian, Arab Peace Initiative telah dikesampingkan oleh pemerintah AS.

Pada Januari, AS meluncurkan sendiri rencana perdamaiaannya yang merestui pencaplokan Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Baca juga: Liga Arab Tolak Permintaan Palestina untuk Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel

Di sisi lain, UEA memuji klausul dalam kesepakatannya dengan Israel yang ditengahi AS.

Dalam kesepakatan tersebut, Israel akan menunda rencana pencaplokan Tepi Barat yang diduduki.

Tetapi Israel membalas bahwa penundaan apa pun akan berumur pendek dan rencana pencaplokannya masih ada dalam rencana mereka.

Baca juga: UNCTAD: Palestina Terancam Alami Resesi Lebih Buruk karena Covid-19