PM Israel Benjamin Netanyahu Disebut Tak Berniat Bahas Perdamaian dengan Palestina

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut sama sekali tak berniat untuk membahas perdamaian dengan rakyat Palestina.

Klaim itu disampaikan pemimpin oposisi Yair Lapid, jelang penandatanganan pemulihan diplomatik dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA).

Penandatanganan itu bakal dilaksanakan di Gedung Putih, di mana Presiden Donald Trump bertindak sebagai tuan rumah bagi tiga negara itu.

Baca juga: Palestina: UEA Tidak Berhak Ikut Campur Urusan Masjid Al Aqsa

Ini merupakan pemulihan relasi diplomatik pertama Israel dengan negara Arab, sejak mereka berdamai dengan Yordania pada 1994 silam.

Lapid sendiri merespons baik kesepakatan itu. Namun di sisi lain, dia meminta agar Tel Aviv terus melanjutkan negosiasi damai dengan Palestina.

Di kantor parlemen, pemimpin oposisi itu menerangkan selama ini pemerintahan Benjamin Netanyahu berkoar sudah mencapai kesepakatan dengan nagara Sunni yang moderat.

Tetapi, mereka tidak bernegosiasi dengan Palestina. "Ini bukanlah pencapaian. Melainkan hanya demi kepentingan Israel semata," kritiknya.

Ramallah sendiri sudah mengecam perjanjian itu, yang disebut terlalu dini sebelum mereka mencapai solusi dua negara demi perdamaian Israel dan Palestina.

Lapid yang mengetuai Partai Yesh Atid berujar, dia juga mengkritik Ramallah karena hanya menunggu negara Arab dan dunia "bekerja untuk mereka".

Baca juga: September 1970: Black September, Peperangan Yordania Melawan Organisasi Pembebasan Palestina

Menurutnya, seharusnya pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas lebih proaktif daripada terus menerus mengeluh dan merasa bahwa mereka menjadi korban.

Dilansir AFP Selasa (15/9/2020), dia juga menuturkan permintaan dasar Palestina demi perdamaian yang dirasanya tidak realistis.

Ramallah meminta agar mereka memperoleh status kemerdekaan dengan wilayah sebelum Perang Enam Hari 1967, di mana Tel Aviv merebut Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Mereka juga menyerukan agar seluruh pengungsi yang terusir ketika pembentukan negara Israel pada 1948 kembali beserta seluruh keturunannya.

"Permintaan mereka jelas tidak akan berhasil. Mereka harus segera kembali ke meja perundingan. Kami harus kembali merundingkannya," kata dia.

Baca juga: Liga Arab Tolak Permintaan Palestina untuk Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel

EPA via BBC INDONESIA Rakyat Palestina mengecam keputusan UEA dan Israel.

Solusi dua negara

Terakhir kali kedua negara menggelar perundingan adalah pada era Presiden AS Barack Obama di 2014, di mana negosiasi itu tumbang.