PBB Layangkan Surat Kritik untuk China Patuhi Hukum HAM Internasional

Kompas.com - 04/09/2020, 14:20 WIB
Polisi anti huru-hara Hong Kong ketika menahan seorang pria, di tengah upaya mereka membubarkan demonstrasi menentang penerapan UU Keamanan Nasional pada 1 Juli 2020, atau dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China. AFP PHOTO/DALE DE LA REYPolisi anti huru-hara Hong Kong ketika menahan seorang pria, di tengah upaya mereka membubarkan demonstrasi menentang penerapan UU Keamanan Nasional pada 1 Juli 2020, atau dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China.

JENEWA, KOMPAS.com - Pakar hak asasi manusia PBB menyampaikan kritik kepada China melalui surat yang berisi tentang UU Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong pada Jumat (4/9/2020).

Melansir Reuters pada hari yang sama, mengatakan bahwa surat terbuka pakar HAM PBB ini ini termasuk jarang dipublikasikan.

Namun, kali ini setelah 48 jam dikirimkan ke China, surat tersebut dipublikasikan.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Beraksi Lagi, Bos Besar Media Hong Kong Ditangkap

Dalam surat tersebut pihak pakar HAM PBB mengatakan bahwa UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong telah "melanggar hak-hak fundamental tertentu".

Pihaknya juga menyuarakan keprihatinan bahwa UU itu dapat digunakan untuk menuntut aktivis politik di bekas koloni Inggris itu.

Selain itu, mereka juga mengatakan ketentuan UU baru terlihat berpotensi merusak kemerdekaan hakim dan pengacara Hong Kong, dan hak kebebasan berekspresi.

Baca juga: UU Media Sosial Turki Disetujui, Penggunaan Facebook dan Twitter akan Diawasi Pemerintah


"Surat terbuka" tersebut mencerminkan analisis hukum terperinci dari UU Keamanan Nasional yang diberlakukan di Hong Kong pada 30 Juni, yang telah menuai kritik PBB sebelum diadopsi.

UU mengizinkan apa pun yang dipandang China sebagai subversif, separatis, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing untuk dihukum hingga seumur hidup di penjara.

Pihak berwenang di Beijing dan pusat keuangan mengatakan UU itu diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong.

Baca juga: Peringati Satu Tahun Kekerasan Polisi, Sejumlah Warga Hong Kong Beraksi di Mal

Sedangkan, para kritikus mengatakan UU tersebut semakin mengikis kebebasan luas yang dijanjikan kepada Hong Kong saat kembali ke pemerintahan China pada 1997 di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".

Halaman Selanjutnya
Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Palestina Desak PBB Bahas Perdamaian di Timur Tengah Skala Internasional

Palestina Desak PBB Bahas Perdamaian di Timur Tengah Skala Internasional

Global
Perwira Senior Angkatan Antariksa AS positif Covid-19

Perwira Senior Angkatan Antariksa AS positif Covid-19

Global
Dengan 100.000 Kasus per Hari, Begini Cara India Lakukan Tes Covid-19

Dengan 100.000 Kasus per Hari, Begini Cara India Lakukan Tes Covid-19

Global
Kontroversi Kartun Nabi Muhammad Semakin Panas, PBB Desak Seluruh Negara Saling Menghormati

Kontroversi Kartun Nabi Muhammad Semakin Panas, PBB Desak Seluruh Negara Saling Menghormati

Global
Bawa Pisau 30 cm, Pria Afghanistan Ditangkap Saat Naik Trem di Perancis

Bawa Pisau 30 cm, Pria Afghanistan Ditangkap Saat Naik Trem di Perancis

Global
Lakukan Protes, Toko di Libya Jadikan Wajah Presiden Perancis untuk Alas Lantai

Lakukan Protes, Toko di Libya Jadikan Wajah Presiden Perancis untuk Alas Lantai

Global
Sebut Macron Primitif, Mahathir Dukung Boikot Produk-produk Perancis

Sebut Macron Primitif, Mahathir Dukung Boikot Produk-produk Perancis

Global
Dilanda 2 Serangan dalam Sehari, Perancis Naikkan Status Darurat ke Level Tertinggi

Dilanda 2 Serangan dalam Sehari, Perancis Naikkan Status Darurat ke Level Tertinggi

Global
Kisah Misteri: 'Devil's Breath' dan Mitosnya yang Kelam

Kisah Misteri: 'Devil's Breath' dan Mitosnya yang Kelam

Global
Surat PM Pakistan kepada Para Pemimpin Negara Mayoritas Muslim: Lawan Islamofobia

Surat PM Pakistan kepada Para Pemimpin Negara Mayoritas Muslim: Lawan Islamofobia

Global
Kronologi Serangan Pisau di Gereja Nice Perancis, 1 Wanita Dipenggal

Kronologi Serangan Pisau di Gereja Nice Perancis, 1 Wanita Dipenggal

Global
1 Orang Dipenggal dalam Serangan di Gereja Perancis, Ini Tanggapan Rusia

1 Orang Dipenggal dalam Serangan di Gereja Perancis, Ini Tanggapan Rusia

Global
Deretan Kasus Serangan Terorisme yang Membunuh Sejumlah Warga di Perancis

Deretan Kasus Serangan Terorisme yang Membunuh Sejumlah Warga di Perancis

Global
Penjaga Konsulat Perancis di Jeddah Ditikam Seorang Warga Arab Saudi

Penjaga Konsulat Perancis di Jeddah Ditikam Seorang Warga Arab Saudi

Global
3 Korban Tewas dalam Penyerangan Pisau di Perancis, Salah Satunya Dipenggal

3 Korban Tewas dalam Penyerangan Pisau di Perancis, Salah Satunya Dipenggal

Global
komentar
Close Ads X