UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong Dinilai Lebih Kejam dari Dugaan

Kompas.com - 02/07/2020, 12:51 WIB
Para Pemimpin Eksekutif Hong Kong dari 1997-2005, Tung Chee-hwa (dua dari kiri) melihat ke arah Carrie Lam yang hendak diangkat jadi Pemimpin Eksekutif. Mereka menghadiri upacara bendera di Golden Bauhinia Square di Hong Kong pada 1 Juli 2017, untuk merayakan 20 tahun serah terima Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR). AFP/DALE DE LA REYPara Pemimpin Eksekutif Hong Kong dari 1997-2005, Tung Chee-hwa (dua dari kiri) melihat ke arah Carrie Lam yang hendak diangkat jadi Pemimpin Eksekutif. Mereka menghadiri upacara bendera di Golden Bauhinia Square di Hong Kong pada 1 Juli 2017, untuk merayakan 20 tahun serah terima Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR).

BEIJING, KOMPAS.com - UU Keamanan Nasional yang baru disahkan untuk Hong Kong dinilai lebih kejam dari pada yang ditakutkan sebelumnya.

Klaim itu dikatakan oleh analis hukum setelah membedah dokumen yang memberikan kewenangan bagi China di kota tersebut,

UU itu diberlakukan pada Selasa (30/6/2020), enam pekan setelah pertama kali diumumkan di publik, sebagai upaya China untuk mengakhiri protes pro-demokrasi yang besar-besaran dan sering disertai kekerasan di kota semi-otonom itu.

Peraturan itu dianggap melangkahi badan legislatif Hong Kong dan rumusannya juga dirahasiakan sampai aturan itu diberlakukan Selasa kemarin.

Tak pelak masyarakat, sarjana hukum, diplomat, dan pembisnis berbondong-bondong angkat suara menguraikan kejahatan yang terjadi di balik penerapan UU Keamanan Nasional tersebut.

Baca juga: Pelanggar UU Keamanan Nasional Hong Kong Terancam Penjara Seumur Hidup

Beijing mengklaim, undang-undang itu tidak akan mengakhiri kebebasan politik di Hong Kong yang memiliki otonomi hukum hingga 2047.

Pada 1997, China telah menyepakati perjanjian khusus yang menjamin hak-hak Hong Kong selama 50 tahun saat Inggris menyerahkan kekuasaan kepada China.

Namun, jelas apa yang dilakukan China sekarang ini menurut pandangan politik telah melanggar dari ketentuan yang tertuang dalam perjanjian khusus tersebut.

"Jika kamu pernah mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung (China) atau otoritas Hong Kong, keluar saja dari Hong Kong," kata Ahli Hukum China dari Universitas George Washington, Donald Clarke yang ditulisnya dalam sebuah analisis, seperti yang dilansir dari AFP (1/7/2020). 

Masalah utama yang menjadi fokus Clarke adalah terletak di Pasal 38 yang menyatakan pelanggaran keamanan nasional yang dilakukan, bahkan oleh orang asing dapat dituntut.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Diterapkan, Polisi Hong Kong Tahan 180 Orang Pendemo

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber AFP
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Vaksin Corona dari Rusia, Para Ahli Skeptis

Tanggapi Vaksin Corona dari Rusia, Para Ahli Skeptis

Global
Trump Sebut Cawapres Biden, Kamala Harris, 'Buruk' dan 'Licik'

Trump Sebut Cawapres Biden, Kamala Harris, "Buruk" dan "Licik"

Global
Rusia di Antara Berbagai Penelitian Vaksin Covid-19 dari Berbagai Negara

Rusia di Antara Berbagai Penelitian Vaksin Covid-19 dari Berbagai Negara

Global
Bencana Minyak Tumpah Mauritius, Hewan Laut Mulai Mati

Bencana Minyak Tumpah Mauritius, Hewan Laut Mulai Mati

Global
Vaksin Corona Sputnik V yang Diketahui Sejauh Ini…

Vaksin Corona Sputnik V yang Diketahui Sejauh Ini…

Global
Rusia Klaim Telah Temukan Vaksin Covid-19 di Tengah Kasus di Seluruh Dunia Tembus 20 Juta

Rusia Klaim Telah Temukan Vaksin Covid-19 di Tengah Kasus di Seluruh Dunia Tembus 20 Juta

Global
AS Pesan 100 Juta Calon Vaksin Corona dari Moderna, Rp 22 Triliun Digelontorkan

AS Pesan 100 Juta Calon Vaksin Corona dari Moderna, Rp 22 Triliun Digelontorkan

Global
Jelang Pemilu, Selandia Baru Terapkan Siaga 2 karena Kasus Covid-19 Baru

Jelang Pemilu, Selandia Baru Terapkan Siaga 2 karena Kasus Covid-19 Baru

Global
Rusia Klaim Temukan Vaksin Corona Pertama, Menkes AS: Kami Tidak Terpengaruh

Rusia Klaim Temukan Vaksin Corona Pertama, Menkes AS: Kami Tidak Terpengaruh

Global
Joe Biden Pilih Senator Kamala Harris sebagai Cawapres Melawan Trump

Joe Biden Pilih Senator Kamala Harris sebagai Cawapres Melawan Trump

Global
Ciptakan Vaksin Corona, Rusia juga Luncurkan Situs Resmi Vaksin Sputnik V

Ciptakan Vaksin Corona, Rusia juga Luncurkan Situs Resmi Vaksin Sputnik V

Global
Pakar Nilai Klaim Putin soal Vaksin Corona 'Sembrono dan Tidak Etis'

Pakar Nilai Klaim Putin soal Vaksin Corona "Sembrono dan Tidak Etis"

Global
Menkes Rusia Sebut Vaksin Corona 'Sputnik V' Mampu Beri Kekebalan Hingga 2 Tahun

Menkes Rusia Sebut Vaksin Corona 'Sputnik V' Mampu Beri Kekebalan Hingga 2 Tahun

Global
Belum Terbukti Ampuh, 5,7 Miliar Calon Vaksin Corona Sudah Dipesan di Seluruh Dunia

Belum Terbukti Ampuh, 5,7 Miliar Calon Vaksin Corona Sudah Dipesan di Seluruh Dunia

Global
[POPULER GLOBAL] Skandal Seks Mantan Bos McDonald's dengan Karyawati | Putin Sebut Putrinya Sudah Disuntik Vaksin Corona Pertama dari Rusia

[POPULER GLOBAL] Skandal Seks Mantan Bos McDonald's dengan Karyawati | Putin Sebut Putrinya Sudah Disuntik Vaksin Corona Pertama dari Rusia

Global
komentar
Close Ads X