Australia Tegas Larang TikTok pada Perangkat Pemerintah

Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dia telah memberi wewenang kepada sekretaris kementeriannya untuk mengeluarkan arahan wajib untuk melarang aplikasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga persemakmuran.

"Arah itu akan berlaku sesegera mungkin," katanya.

"Pengecualian hanya akan diberikan berdasarkan kasus per kasus dan dengan mitigasi keamanan yang sesuai," tambahnya, seperti dilansir dari Guardian.

Menurut arahan keamanan pelindung yang dikeluarkan dengan larangan tersebut, pemerintah menyatakan TikTok menimbulkan risiko keamanan dan privasi yang signifikan bagi entitas non-perusahaan persemakmuran.

Masalah ini timbul dari pengumpulan data pengguna yang ekstensif dan paparan terhadap arahan di luar hukum dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia.

Bulan lalu pemerintah menerima tinjauan dari Departemen Dalam Negeri tentang risiko keamanan semua platform media sosial dan pengaturan pemerintah yang benar.

Lebih dari setengah dari semua lembaga pemerintah federal saat ini melarang TikTok dari perangkat pemerintah, tetapi kebijakan menyeluruh akan memastikan konsistensi di seluruh pemerintahan.

Negara bagian dan teritori diberitahu tentang larangan yang direncanakan pada hari Senin(3/4/2023).

Seorang juru bicara pemerintah Victoria mengatakan akan bekerja untuk mengadopsi pembatasan baru pada penggunaan TikTok.

Sementara juru bicara pemerintah New South Wales mengatakan Cyber Security NSW akan melanjutkan diskusi dengan pemerintah federal mengenai posisi baru tersebut.

TikTok tidak diberitahu tentang larangan yang diusulkan sebelum bocor ke media, kata manajer umum perusahaan Australia dan Selandia Baru Lee Hunter.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa TikTok sangat kecewa dengan keputusan tersebut, yang menurut perusahaan didorong oleh politik, bukan fakta.

“Sekali lagi, kami menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok merupakan risiko keamanan bagi warga Australia,” katanya, seraya menambahkan bahwa TikTok tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya.

“Jutaan pengguna Australia kami berhak mendapatkan pemerintah yang membuat keputusan berdasarkan fakta dan yang memperlakukan semua bisnis dengan adil, terlepas dari negara asalnya,” tambahnya.