Komisi X: Biaya Akreditasi Prodi Harusnya Jadi Tanggung Jawab Negara

KOMPAS.com - Ada banyak persoalan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Yang terbaru mengenai mahalnya biaya akreditasi program studi (prodi).

Karena itu, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin meminta biaya akreditasi prodi di perguruan tinggi kembali menjadi tanggung jawab negara.

Bagi dia, hal ini sangat membebani perguruan tinggi di daerah, terutama PTS.

Dikatakan, dulu akreditasi bagi perguruan tinggi itu dibiayai oleh pemerintah lewat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Baca juga: Komisi X DPR: Pemerintah Harus Tingkatkan Anggaran Akreditasi Perguruan Tinggi

Tapi dengan adanya perubahan ini, Djohar memandang, terjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi PTS dengan adanya iuran yang bermacam-macam.

"Kami dapat laporan ada yang sampai Rp 60 juta per prodi," ujarnya usai memimpin Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI bertemu rektor-rektor PTS Provinsi Banten, di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Jumat (30/9/2022).

"Kalau seandainya, satu perguruan tinggi itu punya 10-12 prodi, bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan hanya untuk membayar akreditasi ini," jelas Djohar dikutip dari laman DPR RI, Minggu (2/10/2022).

Maka dari itu, sudah semestinya pemerintah membantu menjalankan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program pendidikan, termasuk juga pada PTS.

Apalagi mengingat, 72 persen mahasiswa Indonesia kini berkuliah di PTS. Sebelum ini bisa dibiayai pemerintah, dengan APBN, kenapa sekarang jadi bermasalah?

"Mestinya, semakin tahun semakin baik dan banyaklah bantuan kepada masyarakat. Kita lihat kemarin, para pimpinan perguruan tinggi swasta, berdemo ke istana. Ini sangat tidak bagus. Karena tidak menyelesaikan masalah," terangnya.

Karenanya, ia minta pemerintah untuk mengembalikan regulasi seperti dulu. Ia pun menyatakan, bahwa Komisi X DPR RI siap mendorong usulan ini.

Serta sudah meminta BAN-PT dan LAM-PT untuk menghitung, berapa biaya yang diperlukan dalam satu tahun untuk akreditasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Baca juga: Komisi X DPR Usulkan Jalur Mandiri PTN Dihapus

Perguruan tinggi ingin membantu tugas pemerintah, tapi dihambat oleh pemerintah sendiri dengan mengutip bayaran.

"Karena tugas perguruan tinggi swasta itu bebannya sangat berat, tidak mungkin mereka memungut uang kuliah besar kepada mahasiswa, karena kalau terlalu besar mereka akan ditinggalkan. Oleh karena itu mereka tetap menjaga biaya itu," tuturnya.