Sejarah Kemendikbud, dari Ki Hadjar Dewantara hingga Nadiem Makarim

Pada era ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka akibat terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal tersebut berdampak pada program yang bisa dijadikan tonggak tidak bisa dideskripsikan dengan baik.

Baca juga: 3 Kota Terbaik buat Mahasiswa Versi QS WUR 2023, Bandung Nomor 1

Pada periode ini, kebijakan pendidikan yang ada merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Hal yang menonjol pada era ini ialah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950 menunjuk Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K).

Kemudian, ketika Kabinet Natsir diganti Kabinet Sukiman mulai bulan April 1951, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Menteri PP dan K.

Selanjutnya, Bahder Johan kembali menjabat Menteri PP dan K yang kemudian diganti Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer yang digantikan era demokrasi terpimpin.

Pada era ini banyak permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia seperti konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat sampai peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).

Baca juga: 10 Kota Pelajar Terbaik Dunia Versi QS WUR 2023, Buat Referensi Kuliah

Namun, dari sisi pendidikan, dalam Kabinet Kerja I pada 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960 status kementerian diubah menjadi Menteri Muda.

Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga Menteri Muda yakni Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

4. Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa Gerakan 30 September berhasil dilalui, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun.

Kebijakan bidang pendidikan di era ini cukup banyak dan beragam.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, hingga tahun ajaran baru yang digeser ke bulan Juni.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di era Orde Baru antara lain Daud Joesoef, Nugroho Notosusanto, Faud Hassan, Wardiman Djojonegoro, dan Wiranto Aris Munandar.

Baca juga: PGRI Minta Kemendikbud Ristek Jujur Soal Tunjangan Profesi Guru