Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Dukung Kurikulum Merdeka Dilanjutkan Mendikbud Baru

Kompas.com - 05/05/2024, 15:50 WIB
Sania Mashabi,
Mahar Prastiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendukung agar Kurikulum Merdeka tetap dilanjutkan penerapannya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang baru.

Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, kelanjutan penerapan Kurikulum Merdeka harus dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek.

"Mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka, P2G merasa perlu dilanjutkan, tentu sambil dilakukan perbaikan atau revisi bagian-bagian yang perlu disentuh," kata Satriwan melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/5/2024).

Salah satu yang perlu direvisi menurut Satriwan adalah terkait kebijakan pelatihan-pelatihan guru yang dulu pernah ada di Kurikulum 2013 dan direvisi pada tahun 2017.

Baca juga: P2G: Siswa Angkatan Pertama Kurikulum Merdeka Sedikit yang Lolos SNBP 2024

Selain itu, P2G juga berharap agar kebijakan seperti Program Guru Penggerak (PGP) dihentikan karena bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"PGP bersifat diskriminatif, esklusif, tidak berkeadilan, dan tidak mengedepankan prinsip kesetaraan peluang," ujarnya.

Menurut Satriwan, pada PGP semua guru berhak ikut pelatihan PGP untuk meningkatkan kompetensinya dan hal itu sudah tertuang pada Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 Ayat 1 huruf d.

"Di era Nadiem juga guru dikotak-kotakkan, dengan beragam label. Ada istilah Guru Penggerak, Guru Konten Kreator, Guru Fasilitator, Guru Komite Pembelajaran, dan lainnya. Ini jelas membuat kastaisasi guru, eksklusivitas, dan menyulut konflik horizontal sesama guru," jelas Satriwan.

Baca juga: Mendikbud: Sistem Zonasi di PPDB Harus Dipertahankan

Sementara itu, Menurut Nadiem, bukan hal yang mudah untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar.

Terutama dalam hal mengubah perspektif proses pembelajaran yang menurut Nadiem memang membutuhkan banyak perjuangan di awal.

"Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan," ujarnya.

Namun, kata Nadiem, langkah jalan pendidikan Indonesia mulai serempak setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia karena ada halangan yang sama dialami dunia pendidikan.

Semua itu bisa dijalani dengan bergotong royong menuju percepatan dan berjuang bersama untuk pulih dari pandemi Covid-19.

"Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar," lanjut dia.

Nadiem mengatakan, melalui Merdeka Belajar, kini anak-anak Indonesia sudah mulai berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas.

Demikian juga guru-guru sudah banyak berani mencoba hal-hal baru karena mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya.

"Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus," tutur Nadiem.

Baca juga: Jumlah Siswa yang Lolos SNBP 2024 Menurun, P2G Ungkap Alasannya

Nadiem memahami waktu lima tahun tidak cukup untuk melakukan perubahan pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, menjelang akhir masa jabatannya, Nadiem menitipkan kebijakan Merdeka Belajar agar terus bisa dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com