Sejarah Kemendikbud, dari Ki Hadjar Dewantara hingga Nadiem Makarim

KOMPAS.com - Keberadaan kementerian yang fokus di bidang pendidikan tentu sangat penting bagi berjalannya suatu pemerintahan di negara. Terutama karena bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sendiri telah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945 meskipun mengalami beberapa perubahan nama.

Melansir dari situs resmi Kemendikbud Ristek, berikut sejarah Kemendikbud Ristek sejak awal kemerdekaan hingga sekarang ketika dipimpin Nadiem Makarim.

Sejarah Kemendikbud Ristek

Setidaknya ada beberapa sejarah Kemendikbud Ristek dari awal Kemerdekaan sampai saat ini. Sejarah ini diharapkan bisa diketahui oleh siswa, mahasiswa maupun masyarakat Indonesia.

1. Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan dilakukan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan demi kepentingan kolonial penjajah.

Pada masa ini, semangat untuk membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka begitu kental.

Maka, tidak heran instruksi menteri pun berkaitan dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Organisasi kementerian bernama Kementerian Pengajaran yang dipimpin pertama kali oleh Menteri Pengajaran Ki Hadjar Dewantara pun masih sangat sederhana. Namun, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan.

Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Todung Sutan Gunung Mulia.

Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Lanjut pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946.

Kemudian Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Raden Soewandi hingga 27 Juni 1947.

Pada era kepemimpinan Soewandi ini terbentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

2. Era Demokrasi Liberal (1951-1959)

Pada era ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka akibat terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal tersebut berdampak pada program yang bisa dijadikan tonggak tidak bisa dideskripsikan dengan baik.

Pada periode ini, kebijakan pendidikan yang ada merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Hal yang menonjol pada era ini ialah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950 menunjuk Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K).

Kemudian, ketika Kabinet Natsir diganti Kabinet Sukiman mulai bulan April 1951, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Menteri PP dan K.

Selanjutnya, Bahder Johan kembali menjabat Menteri PP dan K yang kemudian diganti Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.

3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer yang digantikan era demokrasi terpimpin.

Pada era ini banyak permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia seperti konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat sampai peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).

Namun, dari sisi pendidikan, dalam Kabinet Kerja I pada 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960 status kementerian diubah menjadi Menteri Muda.

Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga Menteri Muda yakni Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

4. Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa Gerakan 30 September berhasil dilalui, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun.

Kebijakan bidang pendidikan di era ini cukup banyak dan beragam.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, hingga tahun ajaran baru yang digeser ke bulan Juni.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di era Orde Baru antara lain Daud Joesoef, Nugroho Notosusanto, Faud Hassan, Wardiman Djojonegoro, dan Wiranto Aris Munandar.

5. Era Reformasi (1998-2011)

Kabinet pertama pada era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin presiden Abdurrahman Wahid. Pada era ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

Kemudian, pada 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dalam sidang istimewa dengan menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Malik Fadjar.

Usai Pemilihan Umum 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Bambang Sudibyo dan Mohammad Nuh.

Istilah departemen pun diganti menjadi kementerian pada 2011. Tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan juga turut disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga pendidikan karakter.

6. Era 2011-Sekarang

Setelah Menteri Mohammad Nuh, posisi Mendikbud dijabat oleh Anies Rasyid Baswedan sejak 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016.

Masih di era Kabinet Gotong Royong Presiden Joko Widodo, Muhadjir Effendy menggantikan Anies sebagai Mendikbud. Hingga pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbud di era Kabinet Indonesia Maju.

Pada 2021, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kementerian inilah yang dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim sampai sekarang.