Proposal Perdamaian Prabowo Ditolak Ukraina, Pengamat: Kok Ada Usulan Begini

KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan proposal perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina.

Proposal Prabowo itu disampaikan dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Dalam proposalnya, Prabowo mengusulkan adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Selanjutnya, meminta Rusia dan Ukraina menarik pasukannya 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Usulkan referendum, ditolak Ukraina

Selain itu Prabowo juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan perdamaian dan menempatkannya di wilayah demiliterisasi serta menggelar referendum. 

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," kata Prabowo.

Ukraina pun secara tegas menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia.

Baca juga: Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak...

Dinilai menguntungkan Rusia

Terkait proposal Prabowo tersebut, pengamat studi Eropa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengaku kaget. 

Menurut Muhadi, dengan status quo saat ini, proposal tersebut tentu akan langsung ditolak oleh pihak Ukraina.

"Kalau diimplementasikan, tentu menempatkan posisi Rusia lebih untung, karena mereka sudah menguasai wilayah itu dan sekarang disuruh berhenti," kata Muhadi kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).

Ia menjelaskan, proposal perdamaian itu semestinya diikuti dengan skema-skema lebih detail, termasuk aspek-aspek legal keberadaan Rusia di Ukraina.

Tanpa aspek-aspek itu, menurutnya akan menimbulkan kesan bahwa Indonesia berada di posisi Rusia.

Muhadi mengaku heran dengan adanya proposal perdamaian yang menurutnya tiba-tiba muncul secara mengejutkan.

"Karena tiba-tiba kok ada usulan begini. Ini rasionalnya seperti apa, dari mana kesimpulan ini muncul," ujarnya.

Menurut Muhadi, untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina perlu proses panjang dan dilakukan kajian mendalam. 

Baca juga: Alasan Ukaina Tolak Proposal Perdamaian dari Menhan Prabowo