Proposal Perdamaian Prabowo Ditolak Ukraina, Pengamat: Kok Ada Usulan Begini

Tak mungkin referendum

Muhadi menjelaskan, usulan Prabowo menggelar referendum untuk menyelesaikan konflik juga dinilai tidak masuk akal.

Sebab, PBB secara jelas menyatakan bahwa konflik tersebut adalah invasi Rusia. Artinya, perang itu dilakukan di dalam wilayah sah Ukraina.

Hal itu menurutnya berbeda kasusnya dengan saat Indonesia di Timor Timur. Saat itu Indonesia dituntut mundur dan dilakukan referendum karena memang status Timor Timur saat itu dekolonisasi. 

"Di sini, kasusnya wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang berada di bawah Ukraina. Oleh karena itu, resolusi PBB jelas, ini adalah pengambilalihan wilayah Ukraina," lanjutnya.

Selain itu, sebuah referendum juga harus diusulkan ke PBB dan membutuhkan waktu yang panjang.

Baca juga: Prabowo Usul Gencatan Senjata dan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Ukraina

Berdampak pada citra Indonesia

Dengan adanya proposal ini, Muhadi menilai akan berdampak pada citra dan posisi Indonesia yang ingin menjadi mediator kedua pihak.

Sebab, Ukraina kini akan menganggap bahwa proposal perdamaian Indonesia akan cenderung mencerminkan kepentingan Rusia.

Padahal, Indonesia selama ini terus berupaya untuk merangkul dan mengompromikan kedua pihak.

"Mungkin juga akan merugikan kredibilitas kita ketika akan masuk lagi, kecuali apa yang disampaikan Prabowo itu bisa dipisahkan dengan posisi Indonesia selama ini," sambungnya.

Muhadi mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merespons konflik Rusia dan Ukraina. 

Kendati demikian, ini bukan berarti menjadi halangan bagi Indonesia untuk bersikap mendorong perdamaian kedua pihak. Menurutnya, Indonesia selama ini sudah berhasil menunjukkan posisinya.

Sikap Indonesia ini dapat dibuktikan dengan adanya Deklarasi G20, mengundang Volodymyr Zelenskyy, dan tidak mengucilkan Rusia.

Menurut Muhadi, langkah Indonesia selama ini semestinya bisa dijadikan referensi untuk mengeluarkan sikap terkait invasi Rusia ke Ukraina.