Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER TREN] Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut apabila Menunggak Setahun Lebih? | Syarat dan Cara Buat NPWP Online

Kompas.com - 01/03/2022, 05:30 WIB
Sari Hardiyanto

Editor

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022).

Informasi seputar tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan mendominasi perhatian publik.

Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan aktif akan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, jual beli tanah, permohonoan SIM, STNK hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, informasi seputar masa jabaran presiden, spesifikasi helikopter Super Puma, apa itu hak veto, hingga syarat dan cara membuat NPWP online juga menarik perhatian pembaca.

Berikut berita terpopuler di laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022) hingga Selasa (1/3/2022):

1. Penjelasan soal status kepesertaan BPJS Kesehatan yang menunggak setahun lebih

Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif kini menjadi syarat untuk mendapatkan sejumlah pelayanan, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, hingga pembuatan SIM dan STNK.

Kepesertaan BPJS Kesehatan ini dapat terus aktif apabila peserta membayarkan iurannya setiap bulan sebelum batas tanggal yang telah ditentukan.

Lantas, bagaimana jika menunggak setahun lebih?

Penjelasan lebih lengkapnya terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dapat disimak pada berita berikut:

Menunggak Setahun Lebih, Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut?

2. Mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir

Para pengurus komite referendum masa jabatan presiden, saat deklarasi di Kota Kupang, Senin (21/6/2021) soreKOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Para pengurus komite referendum masa jabatan presiden, saat deklarasi di Kota Kupang, Senin (21/6/2021) sore

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat.

Hal ini bermula ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap adanya penundan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alasannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut ajkan membaik pada tahun tersebut.

Menurut dia, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Parlemen Israel Loloskan RUU yang Menyatakan UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Parlemen Israel Loloskan RUU yang Menyatakan UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Tren
Apakah Haji Tanpa Visa Resmi Hukumnya Sah? Simak Penjelasan PBNU

Apakah Haji Tanpa Visa Resmi Hukumnya Sah? Simak Penjelasan PBNU

Tren
Satu Orang Meninggal Dunia Usai Tersedot Turbin Pesawat di Bandara Amsterdam

Satu Orang Meninggal Dunia Usai Tersedot Turbin Pesawat di Bandara Amsterdam

Tren
Pria Jepang yang Habiskan Rp 213 Juta demi Jadi Anjing, Kini Ingin Jadi Hewan Berkaki Empat Lain

Pria Jepang yang Habiskan Rp 213 Juta demi Jadi Anjing, Kini Ingin Jadi Hewan Berkaki Empat Lain

Tren
9 Orang yang Tak Disarankan Minum Teh Bunga Telang, Siapa Saja?

9 Orang yang Tak Disarankan Minum Teh Bunga Telang, Siapa Saja?

Tren
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputuskan 3 Hari, Picu Spekulasi Jalan Mulus bagi Kaesang

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputuskan 3 Hari, Picu Spekulasi Jalan Mulus bagi Kaesang

Tren
Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut Bakal Maju Pilkada Jakarta 2024

Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Disebut Bakal Maju Pilkada Jakarta 2024

Tren
Tapera dan Kekhawatiran Akan Korupsi Asabri-Jiwasraya Jilid 2

Tapera dan Kekhawatiran Akan Korupsi Asabri-Jiwasraya Jilid 2

Tren
Sarkofagus Ramses II Ditemukan berkat Hieroglif dengan Lambang Nama Firaun

Sarkofagus Ramses II Ditemukan berkat Hieroglif dengan Lambang Nama Firaun

Tren
Kapan Pengumuman Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024?

Kapan Pengumuman Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024?

Tren
Saat Korea Utara Terbangkan Balon Udara Berisi Sampah dan Kotoran ke Wilayah Korsel...

Saat Korea Utara Terbangkan Balon Udara Berisi Sampah dan Kotoran ke Wilayah Korsel...

Tren
China Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp 2,4 Triliun

China Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp 2,4 Triliun

Tren
Kandungan dan Kegunaan Susu Evaporasi, Kenali Pula Efek Sampingnya!

Kandungan dan Kegunaan Susu Evaporasi, Kenali Pula Efek Sampingnya!

Tren
Pekerja Tidak Bayar Iuran Tapera Terancam Sanksi, Apa Saja?

Pekerja Tidak Bayar Iuran Tapera Terancam Sanksi, Apa Saja?

Tren
Pedangdut Nayunda Minta ke Cucu SYL agar Dijadikan Tenaga Honorer Kementan, Total Gaji Rp 45 Juta

Pedangdut Nayunda Minta ke Cucu SYL agar Dijadikan Tenaga Honorer Kementan, Total Gaji Rp 45 Juta

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com