Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputuskan 3 Hari, Picu Spekulasi Jalan Mulus bagi Kaesang

Kompas.com - 30/05/2024, 19:45 WIB
Alicia Diahwahyuningtyas,
Inten Esti Pratiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah, Rabu (29/5/2024).

Keputusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dan diputuskan oleh Majelis Hakim MA.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” bunyi putusan, dilansir dari laman MA, Kamis (30/5/2024).

Dalam putusan tersebut MA menyatakan, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Baca juga: 14 Kepala Daerah Penerima Satyalancana dari Jokowi, Ada Bobby tapi Gibran Batal Hadir


Berikut beberapa hal yang perlu diketahui dari putusan MA:

1. Permohonan dikabulkan hanya dalam waktu 3 hari

MA hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, dkk.

Partai Garuda meminta agar MA mengubah cara perhitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi sejak pelantikan calon terpilih.

Perkara yang diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2024 itu diterima oleh Kepaniteraan MA pada Kamis (23/4/2024).

Selanjutnya, perkara tersebut didistribusikan kepada majelis hakim pada Senin (27/5/2024).

Dalam rentang waktu tiga hari, tepatnya Rabu (29/5/2024), majelis hakim yang dipimpin oleh Yulius, Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, dengan hakim anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi, mengabulkan permohonan tersebut.

”Benar bahwa berdasarkan sistem informasi administrasi perkara di MA Perkara HUM dengan register No 23 P/HUM/2024 telah putus tanggal 29 Mei 2024 dengan amar kabul permohonan hum,” ujar Juru Bicara MA Suharto, dikutip dari Kompas.id.

Suharto mengatakan, putusan tersebut diambil dalam waktu tiga hari lantaran hakim menjalankan asas pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

Baca juga: 4 Kepala Daerah Kena OTT KPK di 2023, Terbaru Gubernur Maluku Utara

2. Syarat batas usia kepala daerah tak harus 30 tahun

Adapun MA mengubah cara penghitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih.

Dengan putusan tersebut, ditetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 30 tahun diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, seseorang yang berusia 25 tahun diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota saat penetapan calon dilakukan KPU, dan bisa maju dalam pemilihan.

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com