Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Natuna-Anambas Diusulkan Jadi Provinsi Baru, Kepentingan Strategis Nasional Jadi Pertimbangan Utama

Kompas.com - 09/09/2023, 06:00 WIB
Hadi Maulana,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com – Upaya pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru terus dimatangkan.

Tim akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tengah melakukan studi kajian untuk mewujudkan provinsi di utara NKRI tersebut.

Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas bisa diwujudkan melihat kepentingan strategis nasional yang ada di perbatasan Indonesia.

“Hasil kajian tim akademis UMRAH menemukan jika dinamika global dan kerawanan konflik di Laut China Selatan sangat membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna,” kata Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Batam, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Blank Spot Kepri Ada di 34 Titik, Terbanyak di Lingga, Natuna dan Anambas

Ansar megaku telah melakukan pertemuan dengan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (5/9/2023).

“Hasil pertemuan kemarin, pembentukan provinsi Natuna Anambas semakin mendesak dengan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan,” terang Ansar.

“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan provinsi baru untuk Natuna dan Anambas,” tambah Ansar.

Tim akademis UMRAH juga menemukan hasil kajian potensi APBD yang besar apabila provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas bisa terbentuk.

Baca juga: Akhirnya, Warga Pulau Anambas, Lingga dan Natuna Bisa Menikmati Jaringan 3

Hal tersebut mempertimbangkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas.

Menurut dia, yang terpenting adalah aspirasi masyarakat soal pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus dikumpulkan oleh BP3K2NA untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Dari semua pertimbangan yang ada, yang paling penting itu adalah aspirasi masyarakat, kami ingin bawa itu ke pusat, jadi perhatian pusat ke Natuna dan Anambas juga semakin besar,” pungkas Ansar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com