Miftachul Munir Resmi Jadi Kepala BPJT Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Miftachul Munir resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Selasa (2/5/2023) di Auditorium Kementerian PUPR.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Miftachul dilantik sebagai kepala BPJT dan merangkap Anggota BPJT Unsur Pemerintah menggantikan Kepala BPJT sebelumnya Danang Parikesit.

Pimpinan BPJT lainnya yang dilantik adalah R. Sony Sulaksono Wibowo sebagai Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, dan Tulus Abadi sebagai Anggota BPJT Unsur Masyarakat.

Baca juga: 5 Pejabat BPJT yang Disentil KPK karena Rangkap Jabatan, Siapa Saja?

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki memberikan apresiasi kepada pimpinan BPJT sebelumnya dalam mengemban tugas pembangunan infrastruktur jalan tol.

“Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi dan kinerja yang berhasil meningkatkan layanan jalan tol di Indonesia. Musim mudik dan balik Idul Fitri 2023 membuktikan kontribusi positif atas layanan jalan tol,” kata Menteri Basuki.

Sebelumnya diketahui, Miftachul menjabat sebagai Direktur Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Kementerian PUPR.

Lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Politeknik

Bersamaan dengan pelantikan pimpinan BPJT, Menteri Basuki juga melantik para Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Kementerian PUPR serta Pimpinan Politeknik PU.

Pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan dalam rangka reorganisasi.

Dalam arahannya, Menteri Basuki mengatakan reorganisasi di lingkungan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai proses regenerasi, tetapi sebagai proses peningkatan soliditas, kekompakan, dan sinergitas antar Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR.

“Kita saat ini memasuki tahun politik. Untuk itu kita harus tetap fokus bekerja dalam menyelesaikan program-program dan amanah yang diembankan kepada kita semua agar dapat diselesaikan pada tahun 2024 dengan baik,” kata Menteri Basuki.

Baca juga: Jalan Tol Ini Bisa Bernyanyi, Bantu Atasi Kantuk Saat Mudik

Dalam menyelesaikan infrastruktur PUPR, Menteri Basuki juga berpesan bahwa pekerjaan tidak hanya diselesaikan secara fisik dengan mengedepankan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

Seluruh proses pekerjaan harus dibackup dengan administrasi teknis yang lebih tertib sejak pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelenggaraan pekerjaan.

“Artinya apa? Artinya pekerjaan tersebut secara fisik dan keuangan termasuk aset yang sudah dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan, jelas keberadaannya, jelas kegunaannya,” tambah Menteri Basuki.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang dilantik di antaranya di lingkungan Sekretariat Jenderal yakni Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Eko Suhendratma.