Kementerian PUPR Jawara Produk Lokal, Jokowi: Penilainya Sudah Betul

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan PT Semen Indonesia Tbk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Soal Pakai Produk Lokal, Kementerian PUPR Juaranya

Presiden mengatakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan.

"Dulu saya ingat urusan aspal saja 80 persen kita impor. Kita punya aspal buton, saya perintah langsung Menteri PUPR, kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi, kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu," puji Jokowi sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (16/3/2023).

Jokowi menegaskan, Pemerintah terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena, hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara Basuki mengungkapkan, untuk mengantisipasi inflasi, Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan PDN.

Basuki berpesan akan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.

"Pasca-pandemi (Covid-19) ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," tandas Basuki.