Transaksi Keuangan BP Tapera Dinyatakan Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Transaksi keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atas pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun anggaran 2022 dinyatakan bersih.

BP Tapera juga dinilai mampu menerapkan Good Governance dan Clean Governance sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerapkan fungsi pelayanan kepada publik.

Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan FLPP tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi kepada BP Tapera yang diwakili oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto pada Kamis (9/3/2023) di Jakarta.

"Di dalam LHP, jelas kami sampaikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera atas pengelola FLPP TA 2022 sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-undang dan peraturan yang ada," kata Achsanul, seperti dikutip dari rilis resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (10/3/2023).

Kunjungan yang dilakukan oleh BPK ke kantor audit merupakan bentuk dukungan psikologis sebagai mitra transparansi dan akuntabilitas.

Merujuk kepada amanah Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, BP Tapera telah menjalani kegiatan pemeriksaan terkait penyaluran dana FLPP TA 2022 oleh BPK sejak 18 Agustus-18 November 2022 atau selama 65 hari kerja.

Selama 65 hari kerja, BPK memeriksa empat hal, meliputi pengalihan dana FLPP, perencanaan dana FLPP, penyaluran dana FLPP dan monitoring serta pelaporan dana FLPP.

"Kami bersyukur atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada BP Tapera. BPK hadir sebagai mitra navigasi, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di BP Tapera, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan," ujar Adi Setianto.

Baca juga: Target Pembiayaan Perumahan MBR Naik Jadi 229.000 Unit

BP Tapera menyadari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan.

"Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPK telah diselesaikan dengan baik, namun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau perlu penyusunan kebijakan baru akan segera diselesaikan," janji Adi Setianto.

Sebagai informasi, BP Tapera ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun 2022.

BP Tapera mampu menjalankan amanah dengan pencapaian optimal 100 persen pada tahun 2022 sebanyak 226.000 unit senilai Rp 25,15 triliun dan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 5.380 unit senilai Rp 804,82 miliar.