Tekan Backlog Perumahan, BP Tapera Diminta Kerja Lebih Fokus

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia masih tinggi. Untuk mengatasi kondisi ini, kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakat (BP Tapera) dinilai perlu lebih optimal.

Manajemen BP Tapera dinilai tidak memiliki frekuensi yang sama dengan misi besar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dan menekan turun angka backlog perumahan.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan kinerja BP Tapera belum sejalan dengan misi yang dikawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan terkait perumahan.

Baca juga: BP Tapera Semakin Mempermudah Masyarakat Memiliki Rumah

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi rumah, membeli rumah.

Menurutnya, salah satu penyebab yakni susunan manajemen BP Tapera berisi sosok-sosok yang berlainan dari misi Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.

“BP Tapera merekrut orang-orang yang berlainan dari PUPR dan Kementerian Keuangan sehingga tidak ada konsolidasi dalam hal visi dan misi. Akibatnya, gerak BP Tapera tidak akan sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog,” ujar Panangian dalam keterangan resmi, Rabu (30/8/2023).

Selain manajemen, Panangian juga membedah berbagai keputusan BP Tapera termasuk dalam penempatan dana subsidi perumahan yang diterima lembaga tersebut.

Sebagai lembaga yang berfokus memenuhi rumah rakyat, lanjutnya, BP Tapera seharusnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.

Baca juga: BP Tapera Ajak BTN Segera Salurkan KPR Subsidi

“Penempatan dana yang dia (BP Tapera) dapat dari APBN itu kan bukan dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan. Apapun latar belakangnya, harus ada visi yang sama untuk mempercepat penurunan backlog,” jelas Panangian.