Indonesia Diserukan Tunjuk Utusan Khusus Kawal Isu Palestina, Ini Pentingnya

Penulis: Fathiyah Wardah/VOA Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia didorong memiliki utusan khusus yang dapat fokus mendorong perjuangan warga Palestina dan tidak hanya bersuara ketika terjadi insiden serius.

Di lapangan, hanya berselang empat hari dari peringatan Hari Nakba, ribuan warga Yahudi  berpawai melalui jalan raya utama Palestina di Kota Tua Yerusalem pada Kamis (18/5/2023).

Hari Nakba -berarti bencana- adalah hari ketika ratusan ribu warga Palestina melarikan diri dari wilayah yang kini menjadi Israel.

Baca juga: PBB Kali Pertama Peringati Nakba, Presiden Palestina Desak Penangguhan Keanggotaan Israel

Sementara, warga Yahudi kemarin merayakan “Hari Yerusalem” yang menandai penaklukan Israel atas Kota Tua 56 tahun lalu.

Aparat keamanan Israel dan Palestina sama-sama berjaga untuk mencegah terjadinya gesekan dan aksi kekerasan.

Parade serupa dua tahun lalu bagaimanapun ikut mengobarkan perang 11 hari antara Israel dan militan Hamas di Jalur Gaza.

Berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis, Ahmad Murajab dari Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, menyoroti diskriminasi dan penderitaan yang dialami warga Palestina hingga hari ini.

Sekitar 176 orang tewas akibat aksi kekerasan Israel pada 2022 lalu, yang merupakan jumlah korban terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Sementara pada tahun ini, sudah lebih dari 150 warga Palestina tewas dalam berbagai aksi kekerasan yang dipicu Israel.

Baca juga: 7 Kali Lebih Banyak, Jumlah Warga Palestina yang Tewas dalam Konflik dengan Israel

Indonesia, ujarnya, akan tetap mendukung perjuangan warga Palestina sesuai amanat konstitusi, dan tidak pernah tergiur untuk membuka hubungan dengan Israel.

"Ini ditegaskan berkali-kali oleh Bapak Presiden (Joko Widodo), juga oleh Ibu Menlu (Retno Marsudi). Kita konsisten mendukung bangsa Palestina dan tidak berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan israel hingga saat ini. Mudah-mudahan sampai ke depan, sampai Palestina merdeka, itu tidak akan berubah karena itu adalah pesan dari konstitusi kita," tutur Murajab.

Pemerintah Indonesia, tambahnya, sudah melakukan berbagai upaya dalam mendukung Palestina.

Dari sisi politik, Indonesia ingin agar isu Palestina tidak hilang dari percakapan di dunia internasional.

Di bidang ekonomi, pemerintah sudah membebaskan pajak atas kurma dan minyak zaitun dari Palestina sejak 2019.