Presiden Wickremesinghe: Sri Lanka Akan Bangkrut sampai 2026

COLOMBO, KOMPAS.com - Presiden Ranil Wickremesinghe pada Rabu (8/2/2023) mengatakan, Sri Lanka akan tetap bangkrut setidaknya selama tiga tahun ke depan sampai 2026.

Ranil Wickremesinghe menjabat sebagai presiden sejak tahun lalu saat puncak kerusuhan nasional yang dipicu kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan selama berbulan-bulan.

Dia kemudian berupaya memperbaiki situasi Sri Lanka bangkrut dengan menaikkan pajak dan bernegosiasi bersama kreditur internasional.

Baca juga: Meski Krisis dan Bangkrut, Sri Lanka Akan Gelar Pilkada pada Februari 2023

"Jika kita melanjutkan sesuai dengan rencana ini, kita dapat keluar dari kebangkrutan pada 2026," katanya dalam pidato di parlemen yang mendesak dukungan untuk reformasi ekonomi.

"Memperkenalkan kebijakan pajak baru adalah keputusan politik yang tidak populer. Ingat, saya di sini bukan untuk menjadi populer. Saya ingin membangun kembali negara ini dari krisis yang telah terjadi," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Wickremesinghe bulan lalu mengatakan, perekonomian Sri Lanka mungkin mengalami kontraksi hingga 11 persen pada tahun kalender terakhir, seiring cadangan devisa Sri Lanka mengering sehingga para pedagang tidak dapat mengimpor barang-barang pokok.

Namun, pada Rabu (8/2/2023) dia menyampaikan bahwa ekonomi negara akan kembali tumbuh pada akhir 2023, karena langkah-langkah pendapatan baru meningkatkan pundi-pundi pemerintah.

Baca juga:

• Sri Lanka Setop Rekrutmen PNS karena Krisis Ekonomi
• Krisis Sri Lanka Terkini: Harga BBM Turun, Antrean SPBU Berkurang Jadi Hitungan Jam
• Nasib Naas Nelayan Sri Lanka: Tak Ada Minyak Tanah, Tak Bisa Melaut, Tak Dapat Ikan

Kenaikan pajak dan penghapusan subsidi bahan bakar serta listrik tidak disukai masyarakat Sri Lanka, yang sudah terpukul keras oleh krisis dan inflasi yang merajalela.

Pidato kebijakan Wickremesinghe berlangsung bersamaan dengan pemogokan serikat buruh besar-besaran. Pengawas lalu lintas udara, dokter, dan beberapa industri lainnya juga melakukan mogok kerja.

Presiden mengatakan, Sri Lanka sudah mencapai tahap akhir diskusi IMF untuk mendapatkan dana talangan (bailout) awal sebesar 2,9 miliar dollar AS (Rp 44 triliun).

Proses tersebut sempat tertunda oleh negosiasi restrukturisasi utang yang berlarut-larut dengan China dan kreditur besar lainnya.

Wickremesinghe turut mengemukakan, Sri Lanka sedang berdiskusi langsung dengan China tentang utangnya yang belum terbayar, tetapi sudah menerima tanggapan positif dari semua pihak dan sedang menuju kesepakatan akhir.

Baca juga: Kenapa Sri Lanka Krisis BBM dan Bangkrut? Begini Ceritanya...