Sri Lanka Setop Rekrutmen PNS karena Krisis Ekonomi

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka menyetop rekrutmen PNS sebagai bagian dari upaya penghematan baru di tengah krisis ekonomi.

Sri Lanka padahal baru kehilangan 20.000 pegawai negeri yang memasuki masa pensiun pada akhir Desember 2022.

Jumlah PNS yang pensiun itu nyatanya delapan kali lebih banyak dari biasanya, setelah Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengurangi usia pensiun dari 65 menjadi 60 tahun.

Baca juga: KALEIDOSKOP INTERNASIONAL JULI 2022: Shinzo Abe Ditembak | Warga Serbu Istana Kepresidenan Sri Lanka

“Mereka tidak akan diganti,” kata Kementerian Administrasi Publik Sri Lanka, sebagaimana dikutip dari Kantor berita AFP.

Sri Lanka sendiri mulai awal tahun 2023 ini telah memberlakukan penggandaan pajak pendapatan pribadi dan perusahaan untuk menopang pendapatan negara.

Negara juga telah menaikkan tarif listrik 65 persen lagi, setelah sempat menaikkan tarif 75 persen pada Agustus 2022.

Wickremesinghe, yang berkuasa setelah Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri pada Juli 2022, mengatakan krisis ekonomi Sri Lanka belum berakhir meskipun pasokan bahan bakar, makanan, dan pupuk mulai berangsur-angsur pulih.

"Masalah kami belum terselesaikan," kata dia kepada stafnya pada hari kerja pertama tahun ini.

Baca juga:

• Krisis Sri Lanka Terkini: Harga BBM Turun, Antrean SPBU Berkurang Jadi Hitungan Jam
• Sri Lanka Minta Pinjaman Lunak seperti Negara Miskin meski Termasuk Berpendapatan Menengah
• Nasib Naas Nelayan Sri Lanka: Tak Ada Minyak Tanah, Tak Bisa Melaut, Tak Dapat Ikan

"Kita perlu mengurangi beban utang kita jika kita ingin bergerak maju," tambahnya.

Sebagai bagian dari langkah-langkah baru penghematan, Kementerian Keuangan Sri Lanka juga telah melarang belanja modal yang tidak penting.

“Setiap pejabat yang mengesahkan investasi lebih dari 500 juta rupee (sekitar 1,38 juta dollar AS) tanpa kliring dengan bendahara terlebih dahulu akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi,” kata seorang pejabat Kementerian.

Pada puncak krisis ekonomi Sri Lanka enam bulan lalu, pengendara menghabiskan waktu berhari-hari dalam antrean panjang untuk mengisi tangka BBM, sementara negara mengalami pemadaman listrik selama 13 jam dan inflasi makanan mencapai hampir 100 persen.