Kerusuhan Kazakhstan: Situasi Sekarang dan Langkah Pemerintah Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan di Kazakhstan disikapi pemerintah setempat dengan menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain mengembangkan program untuk meningkatkan pendapatan penduduk, hingga dana hibah untuk bisnis pemuda.

Hal tersebut disampaikan Kedutaan Besar Kazakhstan di Indonesia, ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (11/1/2022).

Pada hari itu, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Mazhilis, majelis rendah Parlemen.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan Kazakhstan Versi Pemerintah: Penyebab Demo hingga Penetapan Hari Berkabung

Presiden memberikan instruksi kepada pemerintah untuk:

• Menyiapkan proposal untuk reformasi sektor kuasi-publik.
• Memastikan stabilitas pasar valuta asing sampai kepercayaan pada tenge pulih sepenuhnya.
• Mengembangkan serangkaian langkah-langkah untuk mengurangi inflasi menjadi 3-4 persen pada 2025.
• Mengembangkan program pembangunan dan dukungan negara, terpisah untuk wilayah barat dan selatan.
• Meningkatkan pemilihan personel untuk pegawai negeri.
• Mengembangkan program untuk meningkatkan pendapatan penduduk.
• Mempertimbangkan kemungkinan peningkatan durasi partisipasi dan jumlah remunerasi di bawah proyek “Latihan Pemuda” dan “Pekerjaan Pertama” untuk Mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda.
• Mempelajari kemungkinan peningkatan hibah untuk pelaksanaan inisiatif bisnis pemuda dan kelompok rentan.
• Mengembangkan program khusus guna menarik guru-guru terbaik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru.

Presiden Tokayev juga mengumumkan, keputusan akan diadopsi pada de-birokratisasi radikal aparatur negara. Dia turut mengumumkan moratorium lima tahun kenaikan gaji anggota pemerintah, kepala daerah, dan anggota DPR.

"Presiden mengumumkan perlunya memberikan perhatian khusus pada alokasi hibah yang ditargetkan untuk kaum muda dari daerah padat penduduk di negara ini, serta kebutuhan untuk membuka setidaknya 5 cabang universitas asing terkemuka di negara itu pada tahun 2025," bunyi pengumuman tersebut.

Tokayev juga menginstruksikan pembuatan dana sosial publik "Kazakhstan Khalqyna" (Untuk rakyat Kazakhstan), yang akan menangani solusi masalah di bidang perawatan kesehatan, pendidikan, dukungan sosial.

Yayasan tidak akan berfungsi di bawah presiden atau pemerintah, melainkan oleh dewan pengawas yang berwenang akan dibentuk, dan kepala keuangan yang jujur dan bertanggung jawab akan ditunjuk.

Baca juga: Suasana Kota Almaty Mirip Film tentang Kiamat Usai Kerusuhan Kazakhstan

Dana tersebut akan dibiayai dari sumber swasta dan publik. Pemerintah diinstruksikan untuk menentukan kisaran perusahaan besar yang akan memberikan kontribusi untuk dana itu secara tahunan.

Dana tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk konsolidasi masyarakat, memperkuat rasa keadilan sosial di masyarakat.

Lebih lanjut presiden mengatakan, Kazakhstan akan melanjutkan perjalanan modernisasi politik.

Paket reformasi politik baru akan dipresentasikan pada September, yang akan disiapkan berdasarkan dialog yang luas dan konstruktif dengan masyarakat sipil dan para ahli.

Baca juga: Rangkuman Kerusuhan di Kazakhstan: Dipicu Harga Elpiji Naik, Negara Darurat Nasional