Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua GP Ansor: Jokowi Tahu Mana Menteri yang Bisa Kerja, Mana yang Tidak

Kompas.com - 07/11/2021, 07:15 WIB
Muhamad Syahrial

Penulis

Ketua GP Ansor itu mengatakan, masyarakat seharusnya menghormati dan berempati kepada para menteri yang bekerja "jungkir balik" untuk mengendalikan Covid-19.

"Kasihan mereka sudah memberikan energinya untuk bangsa ini masih terus difitnah dan dizalimi," ujarnya.

Baca juga: Mulai November 2021, Aturan Naik Pesawat, Kereta Api, Bus dan Kapal Pelni Tanpa PCR

Selain itu, menurut Rahmat, masyarakat pun perlu melihat dari perspektif yang berbeda dalam menilai kebijakan pemerintah selama pandemi yang dianggap berubah-ubah, tambal sulam, dan membingungkan.

"Kita menghadapi masalah Covid yang belum ada di kamus, tidak ada referensinya, jadi harus hati-hati dan berani," katanya.

Bahkan, Rahmat mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak menteri dengan latar belakang pengusaha. Hal itu justru menjadi salah satu kekuatan kabinetnya.

"Jadi ketika krisis seperti tahun lalu, para menteri ini menggunakan kekuatan dan networking bisnisnya untuk terlibat membantu krisis," ungkapnya.

Rahmat menekankan, Presiden Jokowi telah memiliki pengalaman selama tujuh tahun sebagai pemimpin negara sehingga pasti tahu soal kualitas menteri di kabinetnya.

"Pak Jokowi ini sudah masuk tahun ketujuh menjadi presiden. Jadi tidak usah ditekan atau diajarin, beliau sudah paham mana menteri yang bisa kerja, mana yang tidak, mana yang memperkaya diri sendiri, mana yang betul berjuang,” tegasnya.

Rahmat menilai, Presiden Jokowi adalah sosok yang tegas dan pekerja keras sehingga para menterinya pun pasti bekerja keras dan cepat.

Baca juga: Daftar Harga Tes PCR di Berbagai Bandara Dunia

"Bangsa Indonesia ini masih punya sifat pemalu, jadi kalau pimpinannya kerjanya serius, pasti anak buahnya malu kalau pada malas. Saya yakin mereka yang kerja dengan Pak Jokowi kalau niatnya tidak ikhlas pasti sudah stres dan kabur," pungkasnya.

Bantahan Luhut dan Erick

Sementara itu, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah keterlibatan Luhut mencari keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankannya melalui PT GSI.

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Jodi mengungkapkan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera, salah satu dari 9 pemegang saham di PT GSI.

Jodi menjelaskan, Luhut turut mendirikan PT GSI bukan untuk mengejar keuntungan pribadi, melainkan demi tujuan sosial.

Bantahan pun disampaikan Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com