Jelang Debat 7 Januari, Ini Isu yang Perlu Disorot Capres soal Pertahanan dan Keamanan

Menurut dia, konsep ini pernah dipakai presiden untuk menghitung parameter kekuatan masing-masing matra dan proyeksi ke depannya.

4. Peninjauan proyek mangkrak

Lebih lanjut, Lukman menyarankan para capres membahas kemungkinan ada restrukturisasi atau peninjauan kembali terhadap beberapa proyek pengadaan alutsista.

Pasalnya, ada beberapa proyek pengadaan alutsista untuk pertahanan dan keamanan negara yang sedang dan akan berjalan tapi malah mangkrak.

"Ada proyek pengembangan pesawat tempur AU dengan Korea Selatan, proyek perbaikan kapal frigate dan corvette AL, dan sebagainya," ungkapnya.

Menurut dia, Kementerian Pertahanan dulu beralasan proyek itu terhenti karena dananya dipakai untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Dua Aturan Baru dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024

5. Bantuan ke negara lain

Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melepas 120 prajurit pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) MTF XXVIII-O/United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) TA 2023, pada Senin (11/12/2023). Prajurit yang terdiri dari 32 perwira, 51 bintara, dan 20 tamtama itu diberangkatkan dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara.

Sebabm pemberian bantuan ini penting dibahas karena berkaitan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

6. Pertahanan di IKN

Terkait kepindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke IKN, Lukman mengatakan hal tersebut juga perlu dibahas dari sudut pandang pertahanan dan keamanan.

"Jika memang ibukota tetap akan jadi pindah, apakah akan ada pergeseran atau penambahan kekuatan di pulau tempat ibukota baru tersebut?" imbuhnya.

Baca juga: Pemilu 14 Februari 2024 Hari Libur Nasional, KPU: Agar Partisipasi Pemilih Optimal

7. Strategi hankam

Lukman menambahkan, para capres perlu memiliki strategi pertahanan dan keamanan Indonesia sepanjang lima tahun masa jabatannya.

Para capres juga perlu menjelaskan secara terperinci terkait ada atau tidaknya perubahan strategi pertahanan dan keamanan RI, mengingat adanya potensi pergeseran geostrategi dan geopolitik di lingkup ASEAN, Asia, dan bahkan dunia di lima tahun mendatang

8. Perubahan sektor keamanan

Tak hanya itu, ia juga menyoroti isu lain yang belum optimal dilakukan di Indonesia selama ini.

"Yang terakhir, isu yg masih belum optimal dilakukan RI selama ini adalah Security Sector Reform (SSR) atau Reformasi Sektor Keamanan (RSK)," jelasnya.

Security Sector Reform atau reformasi sektor keamanan adalah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sesuai prinsip demokrasi, profesionalisme, dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Apakah akan ada program atau kebijakan baru terkait SSR atau RSK ini, karena SSR atau RSK ini tidak hanya meliputi tiga matra TNI, tapi juga mencakup intelijen kita," pungkasnya.