Perusahaan-perusahaan tersebut diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan, tetapi larangan tersebut diberlakukan secara permanen pada Januari 2021.
Menteri Luar Negeri Edgars Rinkevics mengungkapkan di X (dulu Twitter), dia menghapus akun TikTok-nya dan aplikasi tersebut juga dilarang di ponsel pintar resmi Kementerian Luar Negeri.
Baca juga: Kata Media Asing soal Larangan TikTok Shop dkk Jualan di Indonesia...
Kepemimpinan Taliban di Afghanistan melarang TikTok dan game PUBG pada 2022 dengan alasan melindungi generasi muda agar tidak “disesatkan”.
Menurut pemerintahan tersebut, TikTok membawa dampak negatif kepada generasi muda Afganistan.
Tidak hanya itu, aplikasi tersebut dinilai tidak konsisten dengan hukum Islam yang berlaku.
Pemerintah Belanda juga melarang aplikasi termasuk TikTok dari ponsel kantor karyawan dengan alasan masalah keamanan data.
Pernyataan pemerintah tidak menyebutkan nama TikTok secara spesifik, namun mengatakan, pegawai negeri tidak disarankan memasang dan menggunakan aplikasi “dari negara-negara dengan program siber yang menyerang Belanda dan/atau kepentingan Belanda di perangkat kerja seluler mereka".
Anggota parlemen di Selandia Baru dan staf parlemen negara itu akan melarang penggunaan aplikasi TikTok di perangkat kantor mereka. Hal ini mengikuti saran dari pakar keamanan siber pemerintah.
Aplikasi tersebut akan dihapus dari semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen, meskipun para pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasinya.
Baca juga: Apakah Sepinya Pasar Tradisional Hanya karena Kehadiran TikTok Shop?
Parlemen Norwegia melarang Tiktok di perangkat kerja setelah Kementerian Kehakiman negara tersebut memperingatkan aplikasi tersebut tidak boleh dipasang di ponsel yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah.
Ketua parlemen mengatakan, TikTok tidak boleh dipasang pada perangkat yang memiliki akses ke sistem majelis dan harus dihapus secepat mungkin.
Ibu kota negara, Oslo dan kota terbesar kedua, Bergen, juga mendesak pegawai kota untuk menghapus TikTok dari telepon kantor mereka.
Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak Oktober 2020 dengan alasan kekhawatiran aplikasi tersebut mempromosikan konten tidak bermoral.
Pada Desember 2022, Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional.
Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, komputer, dan desktop tidak diperbolehkan menggunakan perangkat lunak buatan Tiongkok, yang mencakup TikTok, Douyin yang setara dengan Tiongkok, atau Xiaohongshu, aplikasi konten gaya hidup Tiongkok.
Baca juga: Pemerintah Larang TikTok Shop, Apakah Bisa Mengembalikan Eksistensi Produk Lokal?
Pihak berwenang Inggris pada pertengahan Maret 2023 melarang TikTok dari ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan dampak langsung.
Para pejabat mengatakan, larangan tersebut merupakan “langkah pencegahan” atas dasar keamanan, dan tidak berlaku untuk perangkat pribadi.
Parlemen Inggris menindaklanjutinya dengan melarang TikTok dari semua perangkat resmi dan “jaringan parlemen yang lebih luas.”
Pemerintah semi-otonom Skotlandia dan Balai Kota London juga melarang TikTok dari perangkat staf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.