Apa Itu APIP yang Disebut Bisa Bantu Cegah Pengangkatan Honorer dari Timses dan Keluarga Kepala Daerah?

APIP di lingkup pemerintahan daerah

Dikutip dari laman Inspektorat Kabupaten OKU Selatan, APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kedudukan aparat pengawas internal di pemerintahan daerah juga telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), PP Nomor 18 Tahun 2018 kemudian direvisi dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP.

Meningkatkan peran dan fungsi APIP sebagai sistem pengawasan efektif merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

Pengawasan internal dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Dilansir dari situs Pemerintah Provinsi DIY, fungsi APIP yang berjalan baik dapat mencegah kecurangan dan menghasilkan masukan untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di masa depan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP, terutama soal hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah.

Baca juga: Sejarah Hukum Pidana di Indonesia, dari Sebelum Penjajahan hingga Berlakunya KUHP Warisan Belanda

Sementara itu, beberapa pengawasan yang dilakukan APIP meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

• Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif
• Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice)
• Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

• Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
• Pengadaan barang dan jasa
• Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
• Pengawalan serta pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah
• Kegiatan asistensi lainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi:

• Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah
• Reviu rencana kerja pemerintah daerah
• Reviu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
• Reviu laporan keuangan pemerintah daerah
• Reviu laporan kinerja
• Reviu penyerapan anggaran
• Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa
• Kegiatan reviu lainnya.

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

• Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
• Dana desa
• Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
• Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP
• Penilaian mandiri reformasi birokrasi
• Penanganan laporan gratifikasi
• Penanganan Whistle Blower System (WBS)
• Penanganan benturan kepentingan
• Penilaian internal zona integritas
• Verifikasi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) atau LHKASN (laporan harta kekayaan aparatur sipil negara)
• Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
• Penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Perencanaan dan pengganggaran responsif gender
• Pelayanan publik.

5. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

• Kinerja dengan tujuan tertentu.