Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baliho Puan Bertebaran di Lokasi Bencana Semeru, Bagaimana Etikanya?

Kompas.com - 22/12/2021, 20:10 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Tingginya hasrat berkuasa

Lebih lanjut, pemasangan baliho politik semacam ini, dalam kuantitas yang cukup banyak, jika dilakukan di lokasi bencana, Ubed menilai justru dapat menunjukkan arti yang lain.

"Pemasangan baliho elit politik secara masif di tengah bencana juga menunjukan hasrat berkuasa yang sangat tinggi dari elit politik tersebut," kata dia.

"Tingginya hasrat berkuasa tersebut biasanya karena merasa tertantang atau kalah populer atau kalah dalam survei pra-elektoral oleh pesaing kuatnya, sehingga membutuhkan pemasangan baliho secara lebih masif," lanjutnya.

Baca juga: Mengapa KPK Kesulitan Melawan PDI-P?

Ubed mengatakan, meski respons publik yang didapat cenderung ke arah negatif, namun hal itu tidak menjadi soal.

"Dalam politik biasanya pemasangan baliho semacam itu ada target minimal, misalnya (minimal) menjadi perdebatan publik, sehingga sosoknya selalu hadir dalam pikiran publik meskipun kesan yang muncul negatif, yang penting namanya diperbincangkan," ujar dia.

"Jika itu yang terjadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik politik elit politik bangsa ini masih mengutamakan hasrat berkuasa dibanding moral politik," pungkasnnya.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Berikut Jejak Politik dan Harta Kekayaan Alex Noerdin

Kritikan soal baliho Puan dinilai wajar

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yaitu Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto bersalaman dengan Wakil Duta Besar India di Indonesia Basir Ahmad saat pertemuan di Kantor DPP PDI-P, Senin (6/9/2021).Dokumentasi DPP PDI-P Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yaitu Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto bersalaman dengan Wakil Duta Besar India di Indonesia Basir Ahmad saat pertemuan di Kantor DPP PDI-P, Senin (6/9/2021).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai wajar terkait kritikan dengan kemunculan baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di sekitar lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, kritik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Dan publik semestinya juga melihat bahwa PDI-P telah turun membantu korban erupsi Semeru.

"Kalau kritik, biasa, sudah sejak zaman Bung Karno dulu sudah biasa namanya presiden dikritik,kata Hasto kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2021).

Baca juga: Mengapa KPK Kesulitan Melawan PDI-P?

Ia mengeklaim, seluruh kader PDI-P setempat juga sudah turun ke lapangan jauh sebelum Puan meninjau lokasi pengungsian beberapa hari lalu.

"Yang harus dilihat bagaimana sebelum Mbak Puan turun, seluruh kader PDI Perjuangan sudah bergerak di lapangan terlebih dahulu," ujar dia.

"Dikritik itu mereka yang tidak turun ke lapangan, PDI Perjuangan turun ke lapangan, bekerja sama dengan seluruh DPC di lapangan, itu yang seharusnya diangkat," kata Hasto lagi.

Baca juga: Menakar Peluang PDI-P Calonkan Puan pada Pilpres 2024...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Tren
China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

Tren
Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Tren
Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Tren
Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Tren
Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Tren
Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Tren
Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Tren
Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Tren
Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Tren
Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tren
Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Tren
Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Tren
Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Tren
Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com