Baliho Puan Bertebaran di Lokasi Bencana Semeru, Bagaimana Etikanya?

KOMPAS.com - Beredar sebuah video yang diambil di sebuah jalan raya, menunjukkan banyaknya poster atau baliho berbagai ukuran yang memuat sosok Ketua DPR RI Puan Maharani.

Salah satu akun yang mengunggahnya adalah Instagram @pasifisstatee pada Selasa (21/12/2021).

Dalam video itu, dua orang yang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya yang kanan dan kirinya banyak terpasang poster Puan Maharani.

"Banyak banyak banyak... Kepak sayap kebhinekaan, ramai kayak pasar malam," ujar laki-laki yang menjadi pembonceng di sepeda motor itu.

Dalam unggahan @pasifisstatee, disebutkan kejadian itu direkam di jalanan dekat daerah lokasi terdampak bencana Semeru beberapa waktu lalu, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.  

Tak ayal, unggahan itu mendapat banyak komentar negatif dari para pengguna Instagram.

"Orang lain saat bencana: banyak banyak berdoa. Puan: kampanye," tulis @fredi_kurniaawan.

"Hati Nuraninya sudah mati, otaknya berapa inchi sih?" tulis akun lain, @liiing.18.

Menanggapi adanya baliho di lokasi bencana Semeru, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyebut sesungguhnya tidak ada aturan yang dilanggar oleh Puan.

Hanya saja, ia melakukan sesuatu yang menerobos batas etika.

"Dalam kasus Puan Maharani yang balihonya marak di arah daerah bencana, secara politik itu cara yang abnormal, bertentangan dengan hal etis kepublikan. Kesan yang muncul cenderung negatif, memanfaakan situasi bencana demi menaikan popularitas atau elektabilitas," kata Kang Ubed kepada Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

Ubed menjelaskan, dalam perspektif politik, baliho menjadi instrumen untuk menginformasikan atau mengkampanyekan suatu gagasan untuk memberi pemahaman kepada publik atau menampilkan ketokohan seseorang untuk memperkenalkan tokoh yang bersangkutan.

"Jika hal itu menyangkut tokoh politik maka normalnya atau pada umumnya atau etika publiknya itu dilakukan saat momentum kampanye jelang pemilihan umum," sebut dia.

Pemilihan umum, jika yang dimaksud adalah pemilihan presiden masih akan digelar pada 2024.

Lebih lanjut, pemasangan baliho politik semacam ini, dalam kuantitas yang cukup banyak, jika dilakukan di lokasi bencana, Ubed menilai justru dapat menunjukkan arti yang lain.

"Pemasangan baliho elit politik secara masif di tengah bencana juga menunjukan hasrat berkuasa yang sangat tinggi dari elit politik tersebut," kata dia.

"Tingginya hasrat berkuasa tersebut biasanya karena merasa tertantang atau kalah populer atau kalah dalam survei pra-elektoral oleh pesaing kuatnya, sehingga membutuhkan pemasangan baliho secara lebih masif," lanjutnya.

Ubed mengatakan, meski respons publik yang didapat cenderung ke arah negatif, namun hal itu tidak menjadi soal.

"Dalam politik biasanya pemasangan baliho semacam itu ada target minimal, misalnya (minimal) menjadi perdebatan publik, sehingga sosoknya selalu hadir dalam pikiran publik meskipun kesan yang muncul negatif, yang penting namanya diperbincangkan," ujar dia.

"Jika itu yang terjadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik politik elit politik bangsa ini masih mengutamakan hasrat berkuasa dibanding moral politik," pungkasnnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai wajar terkait kritikan dengan kemunculan baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di sekitar lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, kritik merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Dan publik semestinya juga melihat bahwa PDI-P telah turun membantu korban erupsi Semeru.

"Kalau kritik, biasa, sudah sejak zaman Bung Karno dulu sudah biasa namanya presiden dikritik,kata Hasto kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2021).

Ia mengeklaim, seluruh kader PDI-P setempat juga sudah turun ke lapangan jauh sebelum Puan meninjau lokasi pengungsian beberapa hari lalu.

"Yang harus dilihat bagaimana sebelum Mbak Puan turun, seluruh kader PDI Perjuangan sudah bergerak di lapangan terlebih dahulu," ujar dia.

"Dikritik itu mereka yang tidak turun ke lapangan, PDI Perjuangan turun ke lapangan, bekerja sama dengan seluruh DPC di lapangan, itu yang seharusnya diangkat," kata Hasto lagi.