Viral, Video "Simpanan Bapak DPR" Protes Omnibus Law, Ini Kata MKD

"Ramainya Omnibus Law ini jangan itu digunakan untuk mengkapitalisasi semuanya untuk mendiskreditkan DPR," kata Trimedya.

Di satu sisi, Trimedya menduga beredarnya video tersebut lantaran ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak setuju UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah.

Seakan-akan, DPR dan pemerintah bagaimana caranya harus di-downgrade.

"Semuanya ini kan seakan jadi celah untuk mendiskriditkan DPR. Narasinya bahwa DPR itu enggak bener, setelah itu juga mendiskriditkan pemerintah. Karena UU Cipta Kerja disahkan DPR bersama pemerintah, seakan-akan dua-duanya harus di downgrade, nah itu jangan juga," ucap Trimedya.

Dia sangat mendukung kepada siap pun yang merasa dirugikan terutama oleh anggota DPR, untuk melapor ke MKD.

Kembali lagi, hal itu harus berdasarkan bukti yang cukup.

"Kalau soal ini ada yang berani untuk mengungkapnya, ini menarik. Misalnya Ada perempuan A dia punya data yang komplet dan bisa dipertanggungjawabkan, akan kami proses," papar Trimedya.

Baca juga: Ramai soal Pendaftaran SNMPTN 2021 Dimulai pada 10 Januari, Benarkah?