Efektifkah Hukuman untuk "Paksa" Warga Patuh Protokol Pencegahan Covid-19?

KOMPAS.com  - Hampir 6 bulan sudah virus corona menyebar di Indonesia, sejak pertama kali dikonfirmasi pada awal Maret 2020.  

Berdasarkan data terakhir Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Minggu (30/8/2020), ada 172.053 kasus Covid-19 di seluruh Indonesia.

Penambahan kasus baru pada hari yang sama juga dilaporkan cukup tinggi, 2.858 kasus.

Bahkan, sehari sebelumnya temuan kasus baru infeksi virus corona di Indonesia melebihi angka 3.000 kasus.

Meski pandemi belum menunjukkan tren menurun, masih banyak ditemukan warga yang tak memenuhi anjuran protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Berbagai tempat publik mulai padat. Banyak yang tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak aman.

Sejumlah daerah pun menerapkan aturan dengan hukuman dan sanksi denda bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Video Viral Acara Dangdutan di Pengasinan Dipenuhi Warga, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Efektifkah penerapan hukuman untuk "memaksa" warga patuh pada tindakan pencegan Covid-19?

Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Drajat Tri Kartiko, mengatakan, ada skema yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam situasi pandemi seperti saat ini. 

"Tentu kalau government control  (berupa tindakan) ditangkap, didenda, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya menyelesaikan, tapi tidak keseluruhan," kata Drajat, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/8/2020).

Menurut dia, salah satu cara yang dipandang efektif untuk membuat masyarakat mematuhi aturan yang tunggal adalah dengan melibatkan peran para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau tokoh-tokoh lain yang menjadi panutan masyarakat (reference actor).

"Yang diperlukan adalah social control, keterlibatan masyarakat untuk mengontrol anggotanya. Kalau ini bisa dilakukan, baik melalui tokoh masyarakat, masjid, dan sebagainya, secara terus-menerus (membuat masyarakat taat aturan) itu bisa," sebut Drajat.

Peran tokoh-tokoh masyarakat diperlukan untuk mengakomodasi heterogenitas yang ada dalam masyarakat.

Baca juga: New Normal Bukan Berarti Menantang Virus, tetapi Patuh Protokol Kesehatan

Drajat menjelaskan, sejak awal virus corona merebak di Tanah Air, tanggapan masyarakat atas konstruksi Covid-19 yang dibangun pemerintah sudah beragam.

Tidak semua takut, tidak semua percaya, dan tidak semua mau mengikuti apa yang disampaikan pemerintah.