Menteri Nadiem Makarim dan Sejumlah Pro Kontra yang Membuatnya Jadi Sorotan

Nadiem mengatakan, penambahan fitur pembayaran SPP murni merupakan inovasi Gojek untuk memenuhi persaingan pasar.

"Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apa pun," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com pada Kamis (20/2/2020).

Nadiem menegaskan tak pernah mengatur metode pembayaran SPP. Artinya, sekolah bebas menentukan metode pembayaran SPP, baik di bank maupun dompet digital.

4. UN dihapus

Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 pada masa kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud pun ramai diperbincangkan publik.

Bahkan, mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla turut mengkritik. Sebab, ia menilai, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com, 5 Desember 2019, Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

"Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Ikuti POP Kemendikbud, Tanoto Foundation Sebut Tak Ajukan Dana ke Pemerintah

Akan tetapi, dalam rapat bersama Komisi X DPR, Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan bahwa UN tidak dihapuskan. Ia mengatakan, UN diganti.

"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com pada Kamis (12/12/2019).

Asesmen kompetensi, kata dia, merupakan sistem baru yang akan menggantikan UN. Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Putuskan Evaluasi Lanjutan Organisasi Penggerak