Kompas.com - 24/07/2020, 21:29 WIB
Mendikbud, Nadiem Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar Episode 5 : Guru Penggerak melalui virtual zoom webinar yang disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (03/07/2020). Dok. Humas KemendikbudMendikbud, Nadiem Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar Episode 5 : Guru Penggerak melalui virtual zoom webinar yang disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Kemendikbud RI, Jumat (03/07/2020).

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak (POP).

Sebelumnya, POP dianggap mengundang polemik karena organisasi besar dalam dunia pendidikan seperti PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari POP.

Evaluasi lanjutan, diterangkan Nadiem akan merangkul berbagai pihak di luar kemendikbud guna memastikan integritas dan transparansi POP.

"Saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada insan masyarakat yang telah memberikan beragam macam input dan masukan bagi kami (Kemendikbud)," ucap Nadiem dalam Taklimat Media Informasi Terbaru Program Organisasi Penggerak, Jumat (24/7/2020) malam.

Baca juga: Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud, Ada Apa?

Kemendikbud, lanjut Nadiem, sudah mendengar berbagai macam input yang sangat konstruktif dan berkomitmen untuk menyempurnakan program-program yang diluncurkan Kemendikbud.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran orgranisasi yang selama ini memiliki andil besar dalam pendidikan Indonesia.

"Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah dan perjuangan panjang, pencapaian pendidikan tak mungkin sampai pada titik ini. Merupakan kehormatan bagi Kemendikbud untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan program organisasi penggerak," lanjut dia.

Ia menjelaskan, POP merupakan program yang menjunjung tinggi asas gotong royong di mana Kemendikbud membutuhkan partisipasi masyarakat maupun organisasi masyarakat untuk menemukan inovasi dalam reformasi pendidikan yang mungkin belum terpikir di kementerian.

Baca juga: Dana KJP Plus Bulan Juli Cair Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Sehingga, terang Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan dilakukan selama 3 sampai 4 minggu dan merangkul berbagai pihak eksternal, baik dari organisasi masyarakat, pakar pendidikan, hingga lembaga-lembaga untuk memastikan integritas dan transparansi terbaik.

"Kami tidak hanya ingin melihat secara internal namun juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan, untuk memastikan integritas dan transparansi adalah yang terbaik," paparnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X