Menteri Nadiem Makarim dan Sejumlah Pro Kontra yang Membuatnya Jadi Sorotan

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan lantaran polemik pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP).

Terlebih lagi, setelah tiga organisasi besar, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memutuskan keluar dari POP.

Salah satu yang menjadi alasan ketiganya memutuskan keluar dari POP adalah proses seleksi yang tidak transparan. Ditambah lagi, adanya Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tercatat masuk daftar organisasi POP.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (28/7/2020), Nadiem meminta maaf kepada tiga organisasi tersebut dan mengajak kembali bergabung ke dalam POP. Ia berjanji akan melakukan evaluasi.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem, seperti dilansir laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Nadiem juga menyatakan, Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sebelum polemik POP, Nadiem juga sempat menuai sorotan lantaran wacananya. Ada juga sorotan yang juga mengarah ke Gojek, perusahaan yang pernah dipimpin Nadiem.

Berikut empat polemik lain terkait Nadiem:

1. Wacana pembelajaran jarak jauh permanen

Mendikbud Nadiem pernah menyebut pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi bisa diterapkan permanen setelah pandemi Covid-19 selesai.

Dia menilai proses adaptasi yang dilakukan guru dan siswa pada masa pandemi dengan teknologi tak akan terulang. Dengan demikian, menurut dia, perlu dijadikan peluang menerapkan teknologi dalam pembelajaran.

"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi," kata Menteri Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (3/7/2020).

Hybrid model yang disebut merupakan penggabungan antara belajar tatap muka dan jarak jauh.

Akan tetapi, pengamat pendidikan Doni Koesoema kurang sepakat dengan wacana Nadiem Makarim.

Ia menilai dunia pendidikan Indonesia belum siap jika harus melakukan pembelajaran jarak jauh permanen.

"Baik yang sifatnya penuh maupun hybrid, model daring dan luring. Kalau untuk yang pembelajaran jarak jauh penuh, saya rasa belum siap," kata Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Selain itu, jika ingin menerapkan pembelajaran jarak jauh permanen, menurut dia, harus ada penelitian dan kajian akademis untuk melihat tujuan dan sasaran.

Masih dalam rangka pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim menggandeng Netflix dalam pengadaan film dokumenter untuk program belajar dari rumah.

Film tersebut ditayangkan di TVRI.

Kebijakan tersebut pun menuai polemik. Komisi Penyiaran Indonesia menyayangkan langkah Kemendikbud karena memilih konten kreator luar negeri.

"Dalam mengembangkan BDR, pelibatan penyedia konten dari luar negeri dapat dipandang sebagai jalan pintas dan kurangnya apresiasi pada produksi konten dalam negeri," ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Pariela dalam keterangan tertulis di situs web KPI tertanggal 23 Juni 2020.

Sementara itu, Nadiem menyebut kerja sama Kemendikbud dan Netflix tidak menggunakan anggaran alias gratis.

"Mengenai Netflix 100 persen gratis dan bertujuan dalam kebinekaan global, terutama untuk planet kita dan pengetahuan global sains. Dan itu secara fundamental suatu knowledge global," kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X secara virtual, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (22/6/2020). 

3. Bayar SPP bisa pakai GoPay

Tak hanya menyoal wacana dan kebijakan, Nadiem Makarim pernah menjadi sorotan usai Gojek dengan dompet digitalnya, GoPay, menjadi salah satu alternatif saluran pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Nadiem diketahui merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila sekolah-sekolah menerapkan pembayaran uang SPP menggunakan GoPay karena dapat memudahkan.

Ia mengatakan, Komisi X akan memprotes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem. Sebab, hal tersebut sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya.

"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," ucap Dede, seperti diberitakan Kompas.com, 18 Februari 2020.

Terkait hal tersebut, Nadiem pun juga menegaskan bahwa pembayaran SPP yang bisa memakai GoPay bukan kebijakan Kemendikbud.

Ia menegaskan sudah melepas semua kewenangannya di Gojek. 

Nadiem mengatakan, penambahan fitur pembayaran SPP murni merupakan inovasi Gojek untuk memenuhi persaingan pasar.

"Itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apa pun," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com pada Kamis (20/2/2020).

Nadiem menegaskan tak pernah mengatur metode pembayaran SPP. Artinya, sekolah bebas menentukan metode pembayaran SPP, baik di bank maupun dompet digital.

Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 pada masa kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud pun ramai diperbincangkan publik.

Bahkan, mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla turut mengkritik. Sebab, ia menilai, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com, 5 Desember 2019, Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

"Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Akan tetapi, dalam rapat bersama Komisi X DPR, Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan bahwa UN tidak dihapuskan. Ia mengatakan, UN diganti.

"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com pada Kamis (12/12/2019).

Asesmen kompetensi, kata dia, merupakan sistem baru yang akan menggantikan UN. Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.