Dalam studi berjudul Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia, The SMERU Research Institute mengambil sampel anak-anak yang berusia 8–17 tahun pada tahun 2000. Sebanyak 17 persen dari sampel tersebut merupakan anak dari keluarga miskin.
Lembaga itu kemudian melihat pendapatan mereka pada 2014, saat mereka telah berusia 22–31 tahun.
Hasilnya, anak-anak dari keluarga miskin memiliki pendapatan sekitar 87 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga sejahtera saat mereka dewasa.
Baca juga: Catat, Berikut 6 Sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran 8 Juni dan Linknya!
Setiap orang berhak untuk kesempatan yang sama
Sementara itu, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menjelaskan, terkait masalah privilege dan kesetaraan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk bisa sukses.
Selama ini ada permasalahan yang disebut sebagai problem struktural.
"Anaknya orang miskin, dia akan miskin terus ketika dia terbebani. Sejak kecil harus bekerja, akhirnya tidak punya kesempatan sekolah. Kalaupun dia punya kesempatan sekolah, tidak optimal," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, baru-baru ini.
Arie menyebut ini sebagai kemiskinan struktural atau berantai. Ia juga menyebut negara memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kemiskinan itu.
Baca juga: Di Indonesia, Anak Miskin akan Tetap Miskin Ketika Dewasa
Negara perlu melakukan afirmasi terhadap kelompok-kelompok miskin, dengan pemberian bantuan dan subsidi, sehingga mereka mampu bersaing dengan kelompok-kelompok yang "berada".
Poin utamanya adalah, memberi mereka kesempatan terhadap akses yang sama.
Menurut Arie, ketika negara memiliki sistem yang bisa melindungi warga negaranya, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan maka warga negara akan mendapat hak yang sama untuk memperoleh kesuksesan.
"Kalau kerja keras, dia berkompetisi dan ada hak yang sama, maka dia bisa sukses. Namun, kalau dia bekerja keras tetapi selalu menghadapi beban struktural, seperti mencari akses bantuan susah, untuk bersaing juga dihambat, dan ada diskriminasi, itu melahirkan yang disebut kemiskinan karena beban sistemik," kata Arie.
Menurutnya, negara memiliki tugas sesuai dengan konstitusi yakni membuka kran untuk memenuhi hak warga negara. Negara harus adil sehingga menciptakan peluang mobilitas sosial.
"Liberalisasi seringkali menciptakan ketidakadilan baru, karena itu negara harus memiliki komitmen. Kalau hanya kerja keras saja tapi rantai yang membuat kemiskinan sistemik itu tidak dipotong maka permasalahan tidak akan selesai," kata Arie.
Baca juga: Melihat Unjuk Rasa Kasus George Floyd di Berbagai Negara...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.