Cair 5 Juni 2023, Siapa Saja PNS yang Tak Dapat Gaji Ke-13?

KOMPAS.com - Pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) akan mulai dilakukan pada 5 Juni 2023.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Muhammad Averrouce.

"Iya (cair 5 Juni 2023), sudah diatur detail di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Pasal 12," kata Averrouce saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/6/2023).

Gaji ke-13 adalah tambahan gaji untuk aparatur negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga pensiunan.

Pemberian gaji ketiga belas merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Namun ternyata, tak semua ASN akan menerima gaji ke-13 pada 5 Juni 2023 besok.

Lantas, siapa saja yang tidak akan menerima gaji ke-13?

Aparatur negara yang tak dapat gaji ke-13

Penerima gaji ke-13 dan ketentuannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

Merujuk Pasal 5 PP tersebut, gaji ketiga belas tidak akan diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dengan ketentuan:

• Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain
• Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, aparatur negara yang akan menjadi penerima gaji ke-13 pada 5 Juni 2023, antara lain:

Khusus gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pejabat negara, terdiri dari lima komponen.

Berikut rinciannya:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• 50 persen tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Di sisi lain, untuk gaji ke-13 PNS dan PPPK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tambahan penghasilan paling banyak 50 persen yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Untuk guru dan dosen yang gajinya berasal dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, maka diberikan 50 persen tunjangan profesi guru atau dosen yang diterima dalam satu bulan.

Sementara itu, komponen gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri dari pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan berbentuk uang, dan tambahan penghasilan.

Besaran gaji ke-13

Sebagai gambaran, berikut rincian gaji pokok ASN, salah satu komponen gaji ke-13, yang tertuang dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji ASN:

Golongan I:

• Ia: Rp 1.560.800-Rp 2.335.800
• Ib: Rp 1.704.500-Rp 2.472.900
• Ic: Rp 1.776.600-Rp 2.577.500
• Id: Rp 1.851.800-Rp 2.686.500.

Golongan II:

• IIa: Rp 2.022.200-Rp 3.373.600
• IIb: Rp 2.208.400-Rp 3.516.300
• IIc: Rp 2.301.800-Rp 3.665.000
• IId: Rp 2.399.200-Rp 3.820.000.

Golongan III:

• IIIa: Rp 2.579.400-Rp 4.236.400
• IIIb: Rp 2.688.500-Rp 4.415.600
• IIIc: Rp 2.802.300-Rp 4.602.400
• IIId: Rp 2.920.800-Rp 4.797.000.

Golongan IV:

• IVa: Rp 3.044.300-Rp 5.000.000
• IVb: Rp 3.173.100-Rp 5.211.500
• IVc: Rp 3.307.300-Rp 5.431.900
• IVd: Rp 3.447.200-Rp 5.661.700
• IVe: Rp 3.593.100-Rp 5.901.200.