Catat, Ini Syarat dan Aturan Dispensasi Karantina

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dispensasi karantina hanya berlaku jika benar-benar ada alasan kuat.

"Dispensasi itu dapat diberikan dengan alasan kuat misalnya dokter, tenaga kesehatan. Ada hal-hal yang urgen lain," ujar dia, dalam keterangan pers update penanganan pandemi secara daring, Senin (27/12/2021).

Adapun pemberian dispensasi karantina harus melalui prosedur dan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Apa saja syarat dan aturan dispensasi karantina?

Syarat dispensasi karantina

Ketentuan tentang pengurangan masa karantina pelaku perjalanan yang baru tiba di Indonesia tertuang dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021.

Dalam kebijakan ini, pemerintah juga menetapkan syarat dispensasi karantina, meliputi:

Dispensasi karantina pejabat

Masa karantina 10 x 24 jam dapat diberi dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon 1 ke atas, berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus dengan ketentuan berikut:

• Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasiosnal
• Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan
• Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya
• Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petuhas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di area wilayahnya Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes kepada petugas KKP di area wilayahnya

Pemberian dispensasi durasi karantina di atas diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Covid-19 nasional dan dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kesepakatan antarlembaga/kementerian terkait.

Aturan karantina pelaku perjalanan luar negeri

Berikut ketentuan karantina yang wajib diterapkan oleh pelaku perjalanan luar negeri berdasarkan SE Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021:

1. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 10 x 24 jam. Jika menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI, dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
2. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
3. Dalam hal pelaku perjalanan internasional melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib meunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia
4. Bagi WNI, yaitu pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
5. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina.
   Adapun tempat akomodasi tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan terkait sertifikasi protokol kesehatan Covid-19
6. Dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan:
   1. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam
   2. Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.
7. Jika tes menunjukkan hasil negatif, maka diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan.