Apa Ide Utama Aristoteles tentang Politik?

KOMPAS.com - Aristoteles, seorang filsuf klasik Yunani, sering mengutarakan pandangannya terhadap ilmu politik.

Dalam pandangan Aristoteles, politik ditempatkan dalam kategori ilmu praktis yang mengatur bidang ilmu praktis lainnya.

Meskipun mungkin terasa aneh menyebut politik sebagai ilmu, Aristoteles membuka peluang untuk memahami setiap bidang sebagai pengetahuan terorganisasi.

Mari kita telaah pandangan Aristoteles mengenai tiga ide utamanya tentang politik.  

Baca juga: 3 Jenis Retorika Menurut Aristoteles

Bagaimana sistem politik di Athena?

Untuk memahami politik Aristoteles, kita perlu melihatnya dalam kerangka pemikirannya yang lebih luas dan mempertimbangkan latar belakang politik pada saat itu.

Aristoteles menghabiskan sebagian besar kariernya di Athena, tempat dia belajar di Akademi Plato, mendirikan sekolahnya sendiri, dan merumuskan pemikiran-pemikirannya yang memikat.

Dalam atmosfer demokratis Athena, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, pemikirannya berkembang seiring dengan lingkungan yang memengaruhi pandangan dan penelitian filosofisnya.

Jadi, ketika memeriksa aktivitas filosofis Aristoteles, terutama dalam konteks teorisasi politik, kita harus memahaminya dalam kerangka struktur pemerintahan demokratis yang mempengaruh pemikirannya pada masa tersebut.

Mari kita ringkas sistem demokrasi Athena dan fungsinya.

Tujuan demokrasi Athena saat itu adalah mendirikan sistem pemerintahan di mana warga negara yang memenuhi syarat dapat langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perlu dicatat bahwa kewarganegaraan merupakan kriteria utama untuk berpartisipasi dalam politik.

Siapa pun yang menjadi warga negara dapat, dan didorong untuk, berpartisipasi dalam proses demokratis.

Namun, kewarganegaraan dibatasi hanya untuk laki-laki dewasa yang memiliki properti.

Salah satu fitur sentral demokrasi Athena adalah Ekklesia, badan utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan.

Ini terdiri dari semua warga negara laki-laki yang memenuhi syarat yang memiliki kekuatan untuk membahas dan memberikan suara tentang hal-hal seperti undang-undang, kebijakan, dan masalah penting lainnya.

Dewan-dewannya bertanggung jawab untuk menyusun agenda Ekklesia dan melaksanakan keputusannya.

Anggota dewan dipilih melalui sistem undian untuk memastikan representasi warga yang luas.

Sistem peradilan Athena terdiri dari pengadilan di mana warga negara bertindak sebagai juri.

Pengadilan ini mendengar kasus dan memberikan putusan, termasuk keputusan dalam masalah pidana dan gugatan.

Secara keseluruhan, demokrasi Athena bertujuan memberikan suara kepada warga negara yang memenuhi syarat dalam pemerintahan kota-negara.

Ini ditujukan untuk mendorong kesetaraan, menghindari konsentrasi kekuasaan, dan melibatkan warga negara dalam proses pembuatan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut 3 kunci pemikiran Aristoteles terhadap ilmu politik:

Tujuan teori politik menurut Aristoteles

Aristoteles menggunakan analogi antara ilmu politik dan ilmu kedokteran.

Ilmu politik dianggap sebagai kumpulan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh politisi.

Pandangan ini serupa dengan bagaimana ilmu kedokteran menjadi pengetahuan yang digunakan oleh dokter.

Dalam pandangan Aristoteles, politisi terlibat dalam pembuatan undang-undang, pengembangan kebiasaan hukum dan politik, serta pembentukan institusi di satu sisi.

Di sisi lain, mereka juga terlibat dalam pemeliharaan undang-undang, kebiasaan, dan institusi tersebut.

Analoginya menyoroti peran politisi yang tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menjaga dan mempertahankan struktur dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat analogi lainnya juga yang sering muncul dalam tulisan politik Aristoteles, yaitu perbandingan antara politisi dan pengrajin.

Meskipun kerajinan lebih cenderung berada dalam ranah ilmu produktif daripada ilmu praktis seperti politik, analogi ini tetap relevan karena politik terikat pada prinsip-prinsip universal yang menjadi batasan terhadap sejauh mana politisi dapat membentuk kembali masyarakat.

Selanjutnya, sebelum masuk ke detail pembahasan ini, penting untuk memahami konsep dasar Aristoteles, yaitu sebab-akibat.

Aristoteles mengidentifikasi empat jenis sebab-akibat dengan analoginya.

Pertama, sebab materi yang berkaitan dengan substansi dari mana sesuatu dibuat, seperti tanah liat untuk sebuah pot.

Kedua, sebab formal yang mengacu pada bentuk atau rupa pot.

Lalu, sebab efisien yang mewakili agen atau kekuatan yang menyebabkan terciptanya pot.

Terakhir, sebab final yang menunjukkan tujuan atau fungsi pot, seperti menampung cairan.

Teori sebab-akibat ini berlaku untuk politik secara langsung.

Baca juga: Biografi Aristoteles, Bapak llmu Pengetahuan

Menerapkan empat sebab Aristoteles dalam politik

Seperti yang telah disebutkan, menurut Aristoteles, ada empat sebab untuk setiap hal, sebab materi, formal, efisien, dan final. Para warga, tanah, dan sumber daya yang tersedia merupakan sebab materi dari suatu negara.

Aristoteles mendefinisikan sebab formal dari suatu negara sebagai penataan tertentu dari penduduk suatu kota-negara, yaitu apa yang kita sebut sebagai "konstitusi" pada zaman sekarang.

Banyak teori politik saat ini dapat dikaitkan dengan perhatian utama pada konstitusi yang menjadi dasar teoritis bagi suatu negara. Konstitusi ini berfungsi sebagai pernyataan jelas mengenai prinsip-prinsip dasar suatu negara.

Penguasa bertindak sebagai sebab efisien. Mereka menetapkan konstitusi dan memiliki kekuatan operasional dan keputusan di dalam negara.

Menurut Aristoteles, hal sangat penting dalam politik sebuah negara adalah memberikan kehidupan yang baik untuk semua anggotanya.

Klaim ini terlihat cukup masuk akal. Sebagai komunitas tertinggi dalam pandangan Aristoteles, komunitas politik dapat mencapai tujuan ini sebaik mungkin.

Karena setiap komunitas memiliki tujuan kebaikan tertentu dan komunitas politik memiliki otoritas tertinggi, tugas politik adalah mencapai kebaikan tertinggi yang dapat dicapai, sesuai dengan pemikiran Aristoteles.

Salah satu konsekuensi penting dari hal ini adalah bahwa kekuasaan negara berasal dari kebaikan yang dapat dicapainya.

Dengan kata lain, otoritas negara tidak hanya dibenarkan oleh dirinya sendiri dan juga tidak dibenarkan atas dasar teologis.

Baca juga: Ethos, Logos, dan Pathos dalam Teori Retorika Aristoteles

Memahami batas-batas kekuasaan negara

Aristoteles berbicara tentang batas kekuasaan negara, khususnya dalam konteks negara-kota. Dia menggunakan istilah "hylomorphic compound" yang artinya negara-kota adalah suatu bentuk yang terbentuk dari unsur formal dan material.

Dalam hal ini, Aristoteles menyoroti bahwa elemen materialnya, dengan karakteristik khasnya, memberikan batasan pada apa yang dapat dicapai oleh pemerintah.

Pentingnya konsep ini adalah mengenai pemahaman bahwa pemerintah memiliki batasan dalam mengubah masyarakat.

Batasan ini tidak hanya berdasarkan etika, melainkan juga keterbatasan yang ada dalam alamiah.

Aristoteles menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak melawan sifat alami warga negara.

Dalam konteks ini, Aristoteles mengkritik teori politik Plato yang bersifat utopian.

Sebab, Plato mengasumsikan bahwa negara dapat melakukan perubahan sosial besar yang memengaruhi semua aspek kehidupan warga negara.

Aristoteles membedakan antara hal-hal yang bersifat pribadi dan politik, dengan menegaskan bahwa perhatian manusia umumnya lebih terfokus pada properti pribadi daripada urusan bersama, kecuali jika ada manfaat langsung.

Pentingnya pemahaman akan sifat dasar manusia, menurut Aristoteles, dapat memunculkan dua pendekatan berbeda dalam teori politik. Adapun sejauh mana manusia dapat berubah secara alami dapat terkait dengan peran politiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Aristoteles berpendapat bahwa meskipun politik memiliki peran penting dalam kehidupan, tetapi tidak seharusnya mendominasi seluruh aspek kehidupan dalam kondisi normal.

Referensi:

• Dunne, Luke. (2023, November 21). 3 Key Ideas from Aristotle on Politics.