Diskriminasi Terhadap Umat Konghucu pada Masa Orde Baru

KOMPAS.com – Konghucu merupakan salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Di Indonesia, Konghucu baru diakui sebagai salah satu agama resmi, menyusul Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sebagai agama yang diakui, Konghucu di Indonesia memiliki pengakuan hukum dan hak-hak sama dengan agama-agama lain, dalam hal kebebasan beragama, beribadah, dan mempraktekkan keyakinan.

Namun, sebelum Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung diskriminatif memperlakukan pemeluknya, khususnya pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Tentunya sikap diskriminatif terhadap umat Konghucu ini tidak dapat dipisahkan dengan status Tionghoa yang memiliki hubungan intens dengan paham komunis.

Perilaku diskriminatif terhadap umat Konghucu dapat diamati dalam berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru selama berkuasa.

Baca juga: Cerita Warga Keturunan China di Indonesia, Kenapa Jarang Pakai Nama Tionghoa Lagi

Konghucu pasca-peristiwa G30S

Pasca-peristiwa G30S, pemerintah Orde Baru mulai menjaga jarak dengan pemeluk agama Konghucu yang sebelumnya dilegalkan.

Puncaknya adalah ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Dengan diterbitkannya inpres tersebut, secara resmi Konghucu tidak lagi dianggap sebagai agama yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia.

Secara gamblangnya, keputusan itu mengatur umat Konghucu sebagai berikut:

Peribadatan

Orang-orang Konghucu dilarang beribadah secara terang-terangan. Artinya, umat Konghucu harus beribadah secara tertutup.

Mereka juga dibatasi dalam melakukan upacara keagamaan, misalnya perayaan Imlek. Bahkan, umat Konghucu juga dipaksa untuk menutup rumah peribadatan.

Baca juga: Apa Itu Sembahyang Leluhur dalam Perayaan Imlek?

Pendidikan

Umat Konghucu hanya diperbolehkan memilih mata pelajaran keagamaan di antara lima agama yang dilegalkan di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan Kristen.

Akibat dari tekanan ini, banyak umat Konghucu memilih berpindah agama. Namun, hal itu tentunya tidak dapat disederhanakan sepenuhnya akibat kebijakan Orde Baru.

Perkawinan

Pemerintah juga mengatur masalag perkawinan umat Konghucu.

Pemeluk agama Konghucu hanya diperbolehkan menikah dengan orang yang berasal dari kelima agama resmi di Indonesia.

Penggunaaan aksara

Kitab-kitab orang Tionghoa tidak diperbolehkan ditulis dalam bahasa Mandarin. Jadi, aksara murni tersebut harus diterjemahkan ke dalam aksara Indonesia.

Pelarangan pembangunan tempat peribadatan

Pada 1988 pemerintah Orde Baru melalui peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988, kembali melakukan diskriminasi melalui institusional.

Kebijakan kembali memasung kebebasan hak bagi etnis Tionghoa dengan melarang melakukan pembangunan, renovasi, atau perluasan lahan kelenteng-kelenteng di Indonesia.

Baca juga: Kelenteng Thian Hou Kiong Oase Penyejuk Hati Warga Tionghoa Gorontalo

Referensi:

• Nurcahyo, D. A. (2016). Kebijakan orde baru terhadap etnis tionghoa. Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.