Perbedaan Panitia Kecil dan Panitia Sembilan

KOMPAS.com - Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah organisasi yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945.

Sejak berdiri, BPUPKI telah menggelar sidang sebanyak dua kali, yang masing-masingnya dilanjutkan dengan pembentukan panitia.

Dua panitia tersebut adalah Panitia Kecil atau Panitia Delapan dan Panitia Sembilan.

Meskipun kedua panitia ini dibentuk oleh organisasi yang sama, yaitu BPUPKI, tetapi tetap ada perbedaan di antara keduanya.

Lantas, apa perbedaan Panitia Kecil dan Panitia Sembilan?

Baca juga: Tokoh-tokoh Panitia Sembilan

Tanggal Pembentukan

Perbedaan pertama antara Panitia Kecil dan Panitia Sembilan bisa dilihat dari kapan kedua panitia ini dibentuk.

Panitia Kecil

Panitia Kecil dibentuk setelah sidang pertama BPUPKI berakhir pada 1 Juni 1945.

Setelah hari terakhir sidang dilakukan, Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wediodiningrat membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan yang diketuai oleh Soekarno.

Panitia Kecil ditugaskan untuk menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI

Panitia Sembilan

Panitia Sembilan juga dibentuk oleh BPUPKI. Namun, Panitia Sembilan terbentuk pada sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945).

Panitia Sembilan dibentuk sebagai pengganti dari Panitia Kecil atau Panitia Delapan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumusan dasar negara.

Baca juga: Sejarah BPUPKI: Tujuan, Tugas, Anggota, dan Hasil Sidangnya

Tugas

Panitia Kecil

Tugas Panitia Kecil adalah:

• Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan Soekarno.
• Menggunakan teks tersebut untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.
• Usul mengenai bentuk serta kepala negara.
• Mengusulkan tentang unifikasi dan federasi.
• Mengusulkan tentang warga negara Indonesia.
• Mengusulkan tentang daerah, agama, dan negara.
• Mengusulkan tentang kenegaraan.

Panitia Sembilan

Tugas Panitia Sembilan adalah:

• Merumuskan dasar negara Indonesia.
• Memberi masukan secara lisan dan tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia.
• Menampung masukan dari berbagai pihak terkait pembentukan dasar negara.
• Menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia.

Baca juga: Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil

Anggota

Perbedaan selanjutnya antara Panitia Kecil dengan Panitia Sembilan adalah jumlah anggotanya.

Panitia Kecil memiliki anggota sebanyak 8 orang, sedangkan Panitia Sembilan terdiri atas 9 anggota.

Panitia Kecil

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Sutardjo
4. KH Abdul Wachid Hasyim
5. Mohammad Yamin
6. Ki Bagus Hadikusumo
7. Oto Iskandardinata
8. Mr. A. A. Maramis

Panitia Sembilan

Anggota Panitia Sembilan terdiri dari dua golongan berbeda, yaitu golongan Islam dan nasionalis.

Golongan Islam adalah:

• Abikoesno Tjokrosoejoso
• Abdul Kahar Muzakkir
• Agus Salim
• KH Abdul Wahid Hasyim

Sementara itu, dari golongan nasionalis adalah:

• Soekarno
• Mohammad Hatta
• AA Maramis
• Moh Yamin
• Achmad Soebardjo

Baca juga: Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil

Hasil Kerja

Panitia Kecil dan Panitia Sembilan memiliki hasil kerja yang berbeda, di mana Panitia Kecil gagal dan Panitia Sembilan berhasil.

Panitia Kecil

Panitia Kecil dibentuk untuk merumuskan pokok-pokok pidato Soekarno mengenai rumusan dasar negara Indonesia.

Namun, pada praktiknya, telah terjadi perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan golongan Islam.

Golongan Islam menghendaki rumusan dasar negara sesuai syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki dasar negara yang berdasarkan kebangsaan atau nasionalisme.

Karena adanya perbedaan pandangan tersebut, Panitia Kecil yang dibentuk BPUPKI mengalami kesulitan sehingga belum berhasil menemukan titik terang dalam menetapkan dasar negara.

Baca juga: Radjiman Wedyodiningrat: Asal Usul, Budi Utomo, BPUPKI, dan Akhir

Panitia Sembilan

Setelah Panitia Sembilan dibentuk, rancangan naskah proklamasi juga sudah dibuat, yang kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial rakyat Indonesia.

Rancangan pembukaan UUD 1945 yang juga disebut Piagam Jakarta disetujui pada 22 Juni 1945.

Rumusan tersebut kemudian dibacakan oleh Soekarno dalam Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.

Referensi:

• Hatta, Mohammad. (2015). Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Kompas.
• Hakiem, Lukman. (2021). Utang Republik Pada Islam, Perjuangan Para Tokoh Islam dalam Menjaga NKRI. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
• http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/menuju-negara-kesatuan-republik-indonesia/, diakses pada 10 Maret 2023