Sejarah dan Hakikat Otonomi Daerah di Indonesia

Dalam peraturan tersebut, daerah otonomi dibagi menjadi tiga tingkat, yakni kotaraya, kotamadya, dan kotapraja.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, terdapat dua tingkat daerah otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Meski sudah ada otonomi daerah, pada masa Orde Baru, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah.

Memasuki Era Reformasi, pelaksanaan otonomi daerah lebih disempurnakan dan diatur melalui UU No 22 Tahun 1999 serta UU No 25 Tahun 1999.

Otonomi daerah yang diterapkan pada Era Reformasi menjadi jawaban atas masalah-masalah yang timbul pada Orde Baru, seperti Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi, dan Desentralisasi Ekonomi.

Hakikat otonomi daerah

Hakikat atau dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu:

• Menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
• Memberikan sarana pendidikan politik bagi masyarakat di daerah.
• Menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk meniti karier politik ke kancah nasional.
• Terciptanya stabilitas politik daerah yang bisa mendukung terbangunnya stabilitas politik nasional.
• Menciptakan kesetaraan politik antara daerah dan pusat.
• Menjadikan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional.

Baca juga: Sidang-sidang dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Referensi:

• Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Indonesia: LIPI Press.
• https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/134500469/sejarah-otonomi-daerah-di-indonesia?page=all, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.
• https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/01000001/hakikat-otonomi-daerah?page=all, diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.