Sejarah Singkat Kerajaan Denmark

Persatuan Kalmar, yang berdiri sejak 1397 hingga 1523, menggabungkan tiga kerajaan, yakni Denmark, Swedia, dan Norwegia, di bawah satu kekuasaan raja.

Namun, karena posisi Denmark selalu dianggap lebih tinggi, Swedia akhirnya berhasil melepaskan diri, setelah beberapa upaya sebelumnya selalu gagal.

Bahkan pada abad berikutnya, Swedia berhasil merebut beberapa wilayah Denmark.

Baca juga: Kekaisaran Romawi: Sejarah Berdirinya, Masa Kejayaan, dan Keruntuhan

Zaman modern awal

Pada dekade akhir abad ke-18, posisi netral tidak hanya menguntungkan Denmark, tetapi membawa negerinya dalam kemakmuran.

Karena status netralnya, Denmark dapat berdagang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan.

Selama Perang Napoleon, Denmark berdagang dengan Perancis dan Inggris. Namun, Inggris menganggap hal itu sebagai pengkhianatan, sehingga menyerang Kopenhagen pada 1801 dan 1807.

Serangan itu terbukti membawa malapetaka bagi perekonomian, hingga aliansi Denmark-Norwegia pun bangkrut pada 1813.

Aliansi tersebut dibubarkan pada 1814 lewat Perjanjian Kiel, di mana monarki Denmark melepaskan klaim atas Kerajaan Norwegia.

Di sisi lain, Denmark mempertahankan kepemilikan atas Islandia (sampai 1944), Kepulauan Faroe, dan Greenland, yang semula berada dalam cengkeraman Norwegia selama berabad-abad.

Baca juga: Coercive Act, Kebijakan Inggris untuk Menghukum Massachusetts

Menjadi monarki konstitusional

Ketika terjadi Revolusi Eropa 1848, di Denmark mulai marak gerakan liberalisme dan nasionalme.

Hasilnya, Denmark resmi berdiri menjadi negara monarki konstitusional pada 5 Juni 1849.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1864, terjadi Perang Schleswig Kedua, yang membuat Denmark harus menyerahkan Schleswig-Holstein ke Prusia.

Setelah peristiwa itu, Denmark memutuskan untuk menjadi negara netral, bahkan ketika Perang Dunia I berkecamuk.

Denmark fokus terhadap perkembangan dalam negerinya, di mana jalur kereta api, komunikasi, dan perdagangan terus dibangun.

Hasilnya, Denmark menjadi negara makmur, meskipun tidak banyak memiliki sumber daya alam.

Baca juga: Mengapa Fasisme Muncul di Italia, Jerman, dan Jepang?

Pada 1918, Islandia resmi terlepas dari Denmark. Namun, hubungan keduanya baru benar-benar terputus selama Perang Dunia II, karena Denmark diduduki oleh Jerman, dan Islandia dikuasai Amerika Serikat.

Sedangkan Kepulauan Faroe, berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah Perang Dunia II usai, sebanyak 50,7 persen orang Faroe memilih untuk memisahkan diri, tetapi ditolak oleh pemerintah Denmark.

Setelah dilakukan negosiasi, Kepulauan Faroe kemudian diberikan pemerintahan otonom tetapi berada di bawah raja Denmark, pada 1948.

Sedangkan Greenland baru diberikan pemerintahan otonom pada 2009.