Sejarah Singkat Kerajaan Denmark

Wilayahnya mencakup Kepulauan Denmark dan dua wilayah otonomi kerajaan, yaitu Kepulauan Faroe dan Greenland di Samudra Atlantik Utara.

Kerajaan Denmark bukanlah sebuah federasi, tetapi terdiri dari tiga bagian yang masing-masing memiliki pemerintahan otonom dan bersatu di bawah raja atau ratunya.

Dengan kata lain, negara yang ibu kotanya terletak di Kopenhagen ini menerapkan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer dan memiliki satu pemerintahan pusat.

Berikut ini sejarah singkat Kerajaan Denmark dari masa ke masa.

Era prasejarah hingga Viking

Temuan arkeologi tertua di Denmark berasal dari tahun 130.000-110.000 SM. Kendati demikian, wilayahnya baru dihuni oleh manusia pada sekitar 12.500 SM dan ditemukan bekas pertanian dari 3900 SM.

Kemudian antara 500 SM-1M, penduduk asli Denmark mulai bermigrasi ke selatan, digantikan dengan Suku Dane dari Pulau Zealand.

Selama beberapa abad berikutnya, suku-suku di Denmark menjalin hubungan dagang dengan masyarakat Romawi Kuno.

Antara abad ke-8 hingga ke-10, Denmark dipenuhi oleh bangsa Viking, khususnya di Kepulauan Faroe.

Bangsa Viking adalah sebutan untuk orang-orang Skandinavia yang pernah menjelajah, menjarah, dan berdagang di Eropa mulai akhir abad ke-8.

Di sisi lain, kala itu, Denmark diyakini telah dipimpin oleh raja. 

Di bawah pemerintahan Gudfred, pada tahun 804, wilayah Kerajaan Denmark mungkin telah mencakup daerah Jutlandia, Scania, dan pulau-pulau di Denmark saat ini, kecuali Bornholm.

Pada abad ke-10, penduduk Denmark mulai dikristenkan. Diduga, penyebabnya adalah alasan politik agar mereka tidak diserang oleh Kekaisaran Romawi Suci.

Abad Pertengahan

Sekitar Abad Pertengahan, wilayah Denmark bertambah luas, mencakup Schleswig dan Holstein di Jerman Utara.

Kemudian pada 1397, Denmark masuk dalam Persatuan Kalmar dengan Norwegia dan Swedia-Finlandia, di bawah pemerintahan Ratu Margaret I.

Persatuan Kalmar, yang berdiri sejak 1397 hingga 1523, menggabungkan tiga kerajaan, yakni Denmark, Swedia, dan Norwegia, di bawah satu kekuasaan raja.

Namun, karena posisi Denmark selalu dianggap lebih tinggi, Swedia akhirnya berhasil melepaskan diri, setelah beberapa upaya sebelumnya selalu gagal.

Bahkan pada abad berikutnya, Swedia berhasil merebut beberapa wilayah Denmark.

Zaman modern awal

Pada dekade akhir abad ke-18, posisi netral tidak hanya menguntungkan Denmark, tetapi membawa negerinya dalam kemakmuran.

Karena status netralnya, Denmark dapat berdagang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan.

Selama Perang Napoleon, Denmark berdagang dengan Perancis dan Inggris. Namun, Inggris menganggap hal itu sebagai pengkhianatan, sehingga menyerang Kopenhagen pada 1801 dan 1807.

Serangan itu terbukti membawa malapetaka bagi perekonomian, hingga aliansi Denmark-Norwegia pun bangkrut pada 1813.

Aliansi tersebut dibubarkan pada 1814 lewat Perjanjian Kiel, di mana monarki Denmark melepaskan klaim atas Kerajaan Norwegia.

Di sisi lain, Denmark mempertahankan kepemilikan atas Islandia (sampai 1944), Kepulauan Faroe, dan Greenland, yang semula berada dalam cengkeraman Norwegia selama berabad-abad.

Menjadi monarki konstitusional

Ketika terjadi Revolusi Eropa 1848, di Denmark mulai marak gerakan liberalisme dan nasionalme.

Hasilnya, Denmark resmi berdiri menjadi negara monarki konstitusional pada 5 Juni 1849.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1864, terjadi Perang Schleswig Kedua, yang membuat Denmark harus menyerahkan Schleswig-Holstein ke Prusia.

Setelah peristiwa itu, Denmark memutuskan untuk menjadi negara netral, bahkan ketika Perang Dunia I berkecamuk.

Denmark fokus terhadap perkembangan dalam negerinya, di mana jalur kereta api, komunikasi, dan perdagangan terus dibangun.

Hasilnya, Denmark menjadi negara makmur, meskipun tidak banyak memiliki sumber daya alam.

Pada 1918, Islandia resmi terlepas dari Denmark. Namun, hubungan keduanya baru benar-benar terputus selama Perang Dunia II, karena Denmark diduduki oleh Jerman, dan Islandia dikuasai Amerika Serikat.

Sedangkan Kepulauan Faroe, berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah Perang Dunia II usai, sebanyak 50,7 persen orang Faroe memilih untuk memisahkan diri, tetapi ditolak oleh pemerintah Denmark.

Setelah dilakukan negosiasi, Kepulauan Faroe kemudian diberikan pemerintahan otonom tetapi berada di bawah raja Denmark, pada 1948.

Sedangkan Greenland baru diberikan pemerintahan otonom pada 2009.