Kebijakan Sakoku, Penutupan Diri Jepang

KOMPAS.com - Sakoku yang berarti negara tertutup merupakan kebijakan asal Jepang yang diterapkan pada masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu, tahun 1633-1854.

Kebijakan Sakoku adalah larangan untuk orang Jepang pergi ke luar negeri dan melakukan pembatasan sangat ketat terhadap para pedagang dari negara lain. 

Pemberlakukan kebijakan Sakoku memiliki tujuan utama untuk mengurangi pengaruh asing di Jepang, terutama Portugis. 

Pengaruh pesar yang dibawa Portugis adalah dikenalkannya senjata api dan agama Kristen Katolik di Jepang. 

Baca juga: Tim Mawar, Penculik Para Aktivis 1998

Latar Belakang

Pada 1633, Jepang di masa pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu menerapkan kebijakan Sakoku atau yang disebut juga Politik Isolasi. 

Pemberlakukan Sakoku sendiri bertujuan untuk mengurangi adanya pengaruh asing di Jepang terutama pengaruh dari Portugis. 

Saat itu, Portugis datang ke Jepang pada masa perang saudara di Jepang atau sengoku.

Kedatangan Portugis ke Jepang ini telah memberikan banyak pengaruh besar, salah satunya adalah diperkenalkannya senjata api di Jepang yang disebut tanegashima. 

Selain itu, Portugis juga membawa dampak berkembangnya agama Kristen Katolik, terutama di Selatan Jepang, seperti Kota Nagasaki. 

Berkembangnya agama Kristen Katolik membuat beberapa pengikut agama Kristen terlibat pemberontakan Shimabara, dipimpin oleh Shiro Amakusa pada 1638 yang dibantu Portugis. 

Penyebaran agama Kristen Katolik kemudian dianggap oleh pemerintahan Tokugawa sebagai ancaman terhadap budaya dan stabilitas politik Jepang maupun kekuasaan mereka.

Oleh sebab itu, pemerintahan Tokugawa mengusir Portugis dari Jepang.

Jepang kemudian membentuk kebijakan untuk melarang penyebaran agama Kristen Katolik, membatasi kapal Eropa yang berlabuh, dan melarang orang Jepang pergi ke luar negeri. 

Kebijakan ini disebut kebijakan Sakoku. 

Baca juga: Pemogokan di Delanggu: Latar Belakang, Penyebab, dan Penyelesaian

Perdagangan 

Sejak kebijakan Sakoku diberlakukan, hubungan perdagangan Jepang dengan negara luar negeri sangat terbatas.