13 Negara dengan Kualitas Udara Terburuk Dunia dan Dampaknya pada Kesehatan

KOMPAS.com - Di tengah karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sejak awal 2020, masih banyak negara dengan kategori polusi terburuk di dunia. 

Hal itu disebutkan dalam sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh LSM internasional yang berbasis di Washington DC, yaitu OpenAQ. Laporan penelitian itu terbit pada Kamis (9/7/2020) dengan judul Open Air Quality Data: The Global State of Play.

Ilmuwan atmosfer sekaligus pendiri OpenAQ, Dr Christa Hasenkopf menjelaskan dalam keterangan tertulisnya mengatakan penelitian itu dilakukan dengan menguji 212 negara.

Baca juga: 51 Persen Negara Tak Punya Akses Terbuka ke Data Kualitas Udara

Dari penelitian tersebut, ditemukan 109 negara atau mencapai 51 persen pemerintahan tidak mengeluarkan data kualitas udara dari setiap polutan berbahaya.

"Akses dasar ke data kualitas udara adalah langkah pertama untuk meningkatkan kualitas udara yang kita hirup," kata Hasenkopf.

Penelitian yang dilakukan ini juga mendapatkan dukungan dari para ilmuwan di NASA dengan mengggunakan sistem OpenAQ.

Dengan melakukan penggabungan data satelit NASA dari polusi udara dengan sistem OpenAQ membuat semua orang di seluruh dunia bisa mendapatkan informasi tentang kualitas udara.

Negara dengan kualitas udara buruk

Berdasarkan laporan penelitian itu juga, OpenAQ mengungkapkan 13 negara dengan populasi terpadat, di mana pemerintah nasionalnya tidak memiliki program pemantauan jangka panjang untuk kualitas udara ambien.

Bahkan pada 2017 yang lalu, negara-negara ini tercatat oleh Global Burden of Disease sebagai negara yang polusi udaranya meyebabkan kematian dan kecacatan. Antara lain:

1. Pakistan, 221 juta penduduk dengan peringkat ke lima

2. Nigeria, 206 juta penduduk, peringkat ke tiga

3. Ethiopia, 115 juta penduduk, peringkat ke empat

4. Congon, 90 juta penduduk, peringkat ke tujuh

5. Tanzania, 60 juta penduduk, peringkat ke tiga

6. Kenya, 54 juta penduduk, peringkat ke lima

7. Uganda, 46 juta penduduk, peringkat ke empat

8. Algeria, 44 juta penduduk, peringkat ke delapan

9. Sudan, 44 juta penduduk, peringkat ke enam

10. Irak, 40 juta penduduk, peringkat ke tujuh

11. Afghanistan, 39 juta penduduk, peringkat ke dua

12. Uzbekistan, 33 juta penduduk, peringkat ke delapan

13. Angola, 33 juta penduduk, peringkat ke empat

Negara-negara tersebut juga dianggap sebagai negara terburuk dalam hal penanganan polusi udara luar ruang yang menyebabkan 4,2 juta kematian setiap tahunnya.

Ironisnya, 90 persen kematian yang disebabkan oleh bahaya polutan udara terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Shutterstock Ilustrasi polusi

Kualitas udara buruk berdampak terhadap kesehatan

Persoalan kualitas udara atau polutan berbahaya juga sudah disebut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai masalah lingkungan terbesar terhadap kesehatan.

Para peneliti menilai, kekosongan informasi tentang kualitas udara ini menghalangi tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan.

Ilmuwan atmosfer di NASA Dr Bryan Duncan mengatakan data terbuka dan membuat data polusi udara mudah diakses adalah hal yang sangat penting.

Baca juga: Polusi Udara di Jakarta Nomor Dua di Dunia, Ahli Ingatkan Perlunya Penanganan Segera

"Untuk memerangi pencemaran udara, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruknya terhadap kesehatan," ujar Duncan.

Seperti diketahui, masalah lingkungan selalu menjadi sumber utama yang dampaknya begitu besar terhadap kesehatan.

Polusi udara luar ruang diperkirakan telah menyebabkan 4,2 juta kematian setiap tahunnya.

Angka tersebut melebihi jumlah kematian dari gabungan pandemi Ebola, HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), dan malaria yang mencapai angka 2,7 juta kasus.

"Langit biru dan udara bersih adalah barometer tata kelola yang baik," kata Abid Omar, Pendiri Inisiatif Kualitas Udara Pakistan (PAQI).

Baca juga: PSBB Transisi Jakarta Nomor Dua Penyumbang Polusi Udara Dunia, Kok Bisa?

Omar juga mengungkapkan bahwa dana internasional harus dikaitkan dengan target untuk meningkatkan kualitas udara; terutama di daerah seperti Lahore yang menghadapi hilangnya harapan hidup hingga lima tahun karena polusi udara yang berbahaya.

Begitu juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Clean Air Fund, Jane Burston bahwa udara bersih sebenarnya adalah hak asasi manusia.

Namun, polusi udara menyebabkan satu dari setiap delapan kematian di seluruh planet ini.

Jane menegaskan secara jelas bahwa pemerintah setiap negara perlu segera memprioritaskan tindakan penanganan pencemaran dan menyediakan data terbuka adalah langkah pertama yang penting.

"Teknologi untuk memantau polusi udara sudah tersedia, tetapi laporan ini menjelaskan masih banyak pemerintah yang harus berbuat lebih banyak lagi untuk mendapatkan data dan membuat data tersebut mudah diakses oleh warga negara mereka," ujar dia.