BTN Usulkan Skema Baru KPR Subsidi Selisih Bunga, Didukung REI

Usulan lainnya terkait besaran suku bunga KPR subsidi menjadi 10 persen. Komposisinya, sebesar 5 persen beban bunga ditanggung oleh debitur, 5 persen sisanya dibayarkan oleh pemerintah.

Baca juga: Tren Bergeser, Masyarakat Mulai Pilih Tenor KPR Lebih Pendek

Usulan tingkat bunga KPR subsidi menjadi 10 persen bertujuan agar KPR yang disalurkan bisa disekuritisasi sehingga ekosistem perumahan akan hidup kembali.

"PT SMF bisa melakukan sekuritisasi sesuai fungsinya di secondary mortgage,” cetusnya.

Selain itu, batasan penghasilan maksimal calon konsumen rumah subsidi juga memicu ketidakadilan.

Idealnya, batasan penghasilan itu digeser karena masyarakat berpenghasilan tanggung, misalnya Rp 15 juta per bulan, sulit untuk memperoleh rumah.

"Kami berharap REI dapat mendukung usulan BTN,” ucap Hirwandi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.

REI mendukung skema baru pembiayaan KPR bersubsidi yang diusulkan Bank BTN.

Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selaku debitur rumah subsidi punya peluang penghasilannya tumbuh dalam 5-10 tahun setelah beli rumah.

Skema baru KPR subsidi usulan Bank BTN termasuk adanya potongan tenor yang selama ini
mencapai 20 tahun. 

Baca juga: Skema KPR Flat 35 Tinggal Disempurnakan, Sudah di Meja Kemenkeu

"Pemotongan tenor dari 20 tahun menjadi 10 tahun bisa dilakukan. Selain itu, pola
subsidi selisih bunga juga bisa diberlakukan,” papar Joko.

Dia pun menyoroti skema dana abadi untuk pendanaan program pembangunan perumahan. Sumber-sumber lainnya juga bisa diperoleh dari BPJS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun dana wakaf.

Sumber-sumber dana itu bisa ditempatkan di perbankan sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaannya berbiaya murah.

Joko berkeyakinan, jika opsi sumber dana pendamping itu bisa digulirkan maka kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan akan lebih baik.

“Kita sama-sama memikirkan upaya percepatan, keringanan dan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Sebanyak 12,7 juta kepala keluarga belum mendapat kesempatan untuk memiliki rumah sehingga kami mendorong agar program penyediaan hunian menjadi program prioritas nasional,” tutur Joko.