Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Bisa Dibiayai dengan Dana Abadi

BALI, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan program pembangunan tiga juta rumah dibiayai lewat dana abadi.

Program itu dijanjikan pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semasa kampanye Pemilihan Presiden 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, saat ini sudah ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana lebih dari Rp 25 triliun.

Dengan dana dan skema FLPP tersebut, pemerintah bisa membantu pembangunan 229.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Baca juga: Bangun 3 Juta Rumah Per Tahun, Pemerintah Bisa Atasi Kekurangan Backlog

Menurut Herry, jika dana itu diinvestasikan dengan skema dana abadi, maka jumlah pembangunan rumah yang bisa dibantu akan meningkat.

"Rp 25 triliun-nya kita investasikan, hasil return-nya kita gunakan untuk selisih bunga. Dengan cara ini, jumlah yang dilayani meningkat dari 200.000 menjadi 300.000," kata Herry di sela-sela acara World Water Forum, Bali, Kamis (23/5/2024).

Untuk kembali memperbanyak jumlah rumah yang dibantu pendanaannya, pemerintah pusat juga bisa menggandeng pemerintah daerah.

Kerja sama dalam menyubsidi bunga kredit perumahan rakyat (KPR) diyakini Herry bisa meningkatkan jumlah rumah yang pembiayaannya dibantu lewat dana abadi.

"Jumlahnya bisa 600.000," sebut Herry.

Guna mencapai target pembangunan 3 juta rumah, pemerintah juga bisa membantu perbaikan rumah yang dianggap tidak layak huni.

Herry memperkirakan, untuk bantuan perbaikan rumah tak layak huni kredit yang diberikan sekitar Rp 50 juta.

Pemerintah pun bisa membantu membangun rumah bagi orang yang hanya punya tanah.

"Itu Rp 120 juta cukup," sebutnya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Janji Bangun 3 Juta Rumah

Sedangkan untuk masyarakat di wilayah perkotaan, Herry mengusulkan program 3 juta rumah dilakukan dengan pembuatan rumah susun.

Pemerintah juga disebut harus memperhatikan kemampuan bayar masyarakat penerima bantuan pembiayaan rumah.

Perpanjangan tenor pembayaran dan lama pemberian subsidi cicilan bisa jadi pilihan.

"Bagaimana si MBR tadi mampu bayar KPR-nya. Artinya, cicilan bulanannya harus dikecilin, tenornya kita tambah (jadi) 35 tahun. Subsidinya kita lihat, 15 tahun cukup atau 20 tahun," tuntas Herry.