Proyek Jalan di Perbatasan RI-Timor Leste Rp 245,7 Miliar Terkendala Longsor

KUPANG, KOMPAS.com - Proyek pembangunan jalan Oenaek-Saenam-Nunpo (Haumeni Ana) di sepanjang perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dengan pagu anggaran Rp 245,7 miliar, terkendala tanah longsor. 

Proyek dengan panjang 35,32 kilometer yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), itu dikerjakan oleh KSO PT Lince-Maju Jaya. 

Project Manager PT Lince -Maju Jaya Aloysius Hengki Kurniawan mengatakan, saat ini progres paket mencapai 70, 21 persen. 

"Memang kendalanya di sini, banyak lokasi yang longsor dan ada kawasan hutan  yang memang belum bisa 100 persen kita kerjakan. Itu kendalanya," kata Aloysius, kepada Kompas.com, di Saenam, Kabupaten Timor Tengah Utara, Rabu (13/3/2024). 

Baca juga: 292 Kilometer Jalan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Telah Dibangun

Meski ada kendala, tetapi progresnya tetap berjalan. "Ada kesempatan agregrat maupun hotmix jalan terus," kata dia. 

Hengki memerinci, ada sejumlah titik longsor yakni di area Manusasi dan belakang Gua Maria serta di Oelmuke.

Khusus di Oelmuke, longsoran terjadi saat Badai Seroja yang menerjang wilayah itu pada tahun 2021 lalu. Namun, longsor kembali terjadi lagi di titik yang sama. 

Proyek jalan tersebut mulai dikerjakan sejak Bulan September 2022 dan rencananya akan berakhir Bulan Agustus 2024.

Namun, dilihat dari progresnya dan beberapa kendala, Hengki berencana mengusulkan untuk perpanjang pengerjaannya hingga Bulan Desember 2024. 

Jenis pekerjaan yang sedang ditangani yakni galian dan timbunanan, urukan pilihan, agregat b, agregat a, hingga hotmix. 

Baca juga: Bangun Jalan Perbatasan Kalbar, Basuki Minta Kontraktor Perhatikan Lerengnya

"Kami berharap, proyek ini tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat TTU," imbuh Hengki.

Dengan begitu, jalan Sabuk Merah sektor barat bisa tersambung dengan baik. 

Dihubungi terpisah Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi NTT Fahrudin mengatakan, untuk kendala proyek itu sedang dibahas. 

"Terkait longsor, sudah kami bahas untuk penanganannya," kata Fahrudin, kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Jumat (15/3/2024) pagi. 

Sedangkan untuk jalan yang kawasan hutan, bentang pokoknya masih menunggu proses dari perhutani terkait izin Penetapan Area Kerja (PAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.