Pernyataan Perdana Ketum Baru DPP REI di Depan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto tampil sebagai salah satu narasumber dalam talkshow Bisik Seru (Bincang Asik Seputar Perumahan) pada acara Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (31/8/2023).

Ini sekaligus penampilan perdana Joko di depan publik setelah dikukuhkan jadi Ketua Umum DPP REI periode 2023-2027.

Hapernas sendiri diperingati setiap tanggal 25 Agustus untuk mengenang jasa Bung Hatta yang merupakan Bapak Perumahan Indonesia karena jasanya mendorong program penyediaan perumahan di Indonesia.

Pamer bincang yang dipandu presenter Andy F Noya dan Widya Saputra itu mengundang dan memperkenalkan Joko Suranto sebagai anak kampung dari sebuah desa di Jetis, Grobogan, Jawa Tengah.

Baca juga: REI Dukung Program Pembiayaan Rumah Hijau dan Terjangkau

Dalam talkshow tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group itu menyebutkan masalah perumahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, karena masih adanya backlog antara kebutuhan rumah masyarakat dengan jumlah rumah yang terbangun sebesar 12,7 juta.

Padahal, persoalan perumahan adalah perintah konstitusi yang bermakna sektor ini adalah amanah yang harus diurus dengan serius.

Menurut Joko, secara riil kebutuhan perumahan sekitar 800.000 unit per tahun, namun pasokan yang mampu disediakan, termasuk oleh pengembang swasta hanya 400.000 sampai 450.000 setiap tahunnya.

“Seperti yang Presiden Jokowi bilang bahwa setiap tahun ada 1 juta perkawinan di Indonesia. Karena setiap ada perkawinan, pasti butuh rumah. Artinya, ada akumulasi kebutuhan rumah yang akan bertambah setiap tahunnya,” ungkapnya.

Oleh karena persoalan perumahan ini cukup rumit, dibutuhkan kolaborasi yang harmonis dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan terutama pemerintah, perbankan dan asosiasi pengembang. Juga perlu ada terobosan yang cepat untuk membantu akses pembiayaan perumahan untuk masyarakat.

Baca juga: Menurut REI, Pemilikan Hunian oleh Orang Asing Bukan Ancaman

Joko menjelaskan, kalau dipilah berdasarkan statusnya maka di Indonesia ada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor formal dan sektor informal.

Mereka pekerja informal (berpenghasilan tidak tetap) biasanya dianggap non-bankable, sehingga kesulitan untuk memperoleh kredit bank. Dibutuhkan formulasi skema pembiayaan khusus untuk membantu masyarakat di sektor informal tersebut.

“Sedangkan pekerja formal saat ini banyak yang terlilit utang di pinjol. Ini juga persoalan serius yang harus dicari solusinya, karena banyak mereka ditolak pengajuan KPR-nya,” sebut Joko.

Optimisme dan Konsistensi

Dia berpendapat, selama ini Kementerian PUPR di bawah Menteri Basuki Hadimuljono sudah memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan anggaran untuk KPR bersubsidi dengan uang muka dan bunga rendah.

Termasuk menyiapkan dana prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan untuk pengerjaan infrastruktur dasar di perumahan bersubsidi.

Menurut Joko, sudah banyak (yang dikerjakan), tetapi memang pekerjaan rumah Pemerintah juga cukup berat. Adalah tugas semua untuk membantunya.

Baca juga: Resmi, Joko Suranto Ketua Umum DPP REI 2023-2027