Sebelum Rilis Rumah Hijau Terjangkau, Pemerintah Harus Kaji Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) atau rumah hijau terjangkau.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri Chandra Rambey menyebutkan beberapa hal yang perlu dikaji sebelum program tersebut diluncurkan.

"Apakah konsumen kita sudah butuh dan mampu, itu pertanyaannya," ucap Chandra menjawab Kompas.com dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Seperti misalnya gedung perkantoran yang mengusung konsep hijau dan membutuhkan biaya konstruksi lebih besar. Akibatnya, harga sewanya ikut terkerek naik.

Kendati demikian, pihaknya tetap mendukung program rumah hijau terjangkau yang dicanangkan pemerintah, mengingat manfaatnya untuk lingkungan.

"Tentu kita mendukung karena itu untuk sustainability lingkungan," imbuh Chandra.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menargetkan skema pembiayaan IGAHP bisa dirilis pada tahun 2024 mendatang.

"Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching," ujar Herry saat ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Ini Sektor yang Akan Mendominasi Ruang Ritel Di Jakarta

Jelas Herry, langkah ini merupakan upaya mengubah ekosistem perumahan menuju nol emisi karbon dan mencapai target perubahan iklim.

Pilot project IGAHP sebelumnya telah diluncurkan pada akhir tahun 2022 lalu di Sumatera Selatan, tepatnya di Perumahan Gandus Land, Kota Palembang.

Perumahan Gandus Land mendapatkan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) oleh Kementerian PUPR.

Terkait proyek tersebut, Herry mengakui memang ada perbedaan dari sisi dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunan, namun tidak terlalu besar.

"Kalau kita lihat di Palembang tambahan capital cost-nya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya sekitar 2 persen, itu dengan menerapkan konsep green minimal yang bisa di-achive," tandas Herry.